Razia Pajak vs Kesadaran Warga

NUNUKAN – Operasi gabungan yang digelar UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kelas A Wilayah Nunukan bersama Satlantas Polres Nunukan, Senin hingga Selasa (20–21/10/2025), menjerat 65 kendaraan karena belum membayar pajak. Razia berlangsung di Alun-alun depan Polsek Nunukan.

Meski tujuan razia diklaim untuk menegakkan aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran membayar pajak, sejumlah pihak menilai metode yang digunakan terlalu represif dan lebih menekankan penindakan daripada edukasi. Dari 770 kendaraan yang diperiksa, hanya 65 yang ditemukan menunggak pajak. Artinya, tindakan keras menimpa sebagian kecil pengendara, sementara pendekatan preventif terhadap kesadaran masyarakat masih minim.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan, Budiyansyah, mengungkapkan bahwa layanan pembayaran pajak disiapkan di lokasi razia. Namun, kritikus menyoroti bahwa upaya ini tampak sebagai “solusi instan” yang tidak membangun pemahaman jangka panjang bagi masyarakat tentang kewajiban pajak.

“Memang tujuan utama razia ini bukan hanya menertibkan pengendara yang melanggar, tapi juga mengingatkan pentingnya kewajiban membayar pajak tepat waktu,” ujar Budiyansyah, Selasa (21/10/2025).

Selain penindakan, petugas membagikan brosur program pemutihan pajak kendaraan bermotor periode II, Oktober–Desember 2025, dengan berbagai insentif, mulai dari pembebasan denda hingga potongan pajak 10 persen. Meski begitu, metode sosialisasi melalui brosur di tengah razia dinilai kurang efektif untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang jarang mengurus dokumen kendaraan secara rutin.

Para pengamat menekankan bahwa pendekatan lebih edukatif dan persuasif, misalnya melalui kampanye kesadaran, sosialisasi ke sekolah dan komunitas, jauh lebih efektif dibandingkan razia mendadak yang kerap menimbulkan ketegangan di lapangan. Kesadaran membayar pajak seharusnya ditumbuhkan melalui pemahaman, bukan sekadar penindakan singkat.

Budiyansyah menegaskan, razia akan dilakukan secara berkala untuk menekan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tantangan utama tetap bagaimana merubah perilaku masyarakat agar secara sukarela taat pajak, bukan hanya karena takut terkena razia. []

Admin03