KUTAI KARTANEGARA – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, masyarakat, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai masalah penting yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, lingkungan, serta pembangunan daerah.
RDP tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kukar pada Kamis (30/1/2025) dan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos. Seluruh anggota Komisi III hadir dalam rapat tersebut, bersama Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kukar.
Junadi menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap jalannya RDP yang berlangsung secara konstruktif dan terbuka.
“RDP ini sangat penting untuk membahas berbagai hal yang sangat urgen, terutama yang berkaitan dengan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, kesempatan ini juga dapat mempererat hubungan kerja antar berbagai pihak yang terlibat,” ujar Junadi.
Salah satu fokus utama RDP kali ini adalah permasalahan banjir yang melanda lahan warga di RT 020, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Warga yang terdampak banjir menyampaikan keluhan mereka terkait kondisi lingkungan yang semakin memburuk.
Beberapa perusahaan yang hadir dalam pembahasan ini, di antaranya PT. Karya Putra Borneo (KPBB) dan PT. Baramulti Suksessarana (BSSR), turut memberikan penjelasan mengenai operasional mereka serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak lingkungan.
Komisi III DPRD Kukar meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan, terutama dalam mencegah dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.
Setelah membahas permasalahan lingkungan, RDP dilanjutkan dengan diskusi bersama SKPD terkait program pembangunan dan anggaran daerah tahun 2025.
DPRD Kukar menekankan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Beberapa program prioritas yang dibahas mencakup infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar. Komisi III DPRD Kukar menegaskan bahwa anggaran tahun 2025 harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Melalui RDP ini, DPRD Kukar berharap adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Komisi III menegaskan akan terus mengawal implementasi hasil rapat agar solusi yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap permasalahan yang dibahas hari ini tidak hanya berakhir sebagai diskusi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Junadi.
DPRD Kukar juga berkomitmen untuk terus mengadakan pertemuan serupa guna memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat luas. []
Penulis : Anggi Triomi | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita