Realisasi Belanja Rendah, Nasdem Ingatkan Dampaknya ke Layanan Publik

BALIKPAPAN – Dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (07/07/2025), Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Yusdiana Hakim menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Meski mengakui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, fraksi ini menekankan perlunya perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta didukung oleh kinerja aparatur pemerintah,” ujar Yusdiana. Namun, apresiasi ini tidak menutupi fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 89,12 persen dari target Rp1,19 triliun, dengan kekurangan sekitar 10,88 persen. Sektor pajak dan retribusi menjadi penyebab utama, dimana realisasi pajak hanya 84,52 persen dengan kekurangan Rp148,32 miliar, sementara retribusi daerah baru mencapai Rp164,30 miliar dari target Rp173,67 miliar.

Fraksi Nasdem melihat potensi besar yang belum tergarap optimal. “Potensi dari sektor pajak dan retribusi masih sangat memungkinkan untuk dapat meningkat, bahkan melebihi target, dengan catatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bekerja maksimal dalam melaksanakan kinerjanya,” tegas Yusdiana. Pernyataan ini menggarisbawahi tuntutan untuk peningkatan kinerja aparatur dalam menggali potensi penerimaan daerah.

Di sisi belanja, realisasi hanya mencapai 86,72 persen dari total anggaran Rp4,54 triliun. “Dengan penyerapan anggaran yang rendah dapat berdampak pada turunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Yusdiana, mengingatkan konsekuensi nyata dari ketidakefektifan penyerapan anggaran terhadap pelayanan publik. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp614,7 miliar semakin mempertegas masalah ini, dimana Fraksi Nasdem menilai “jumlah SiLPA yang besar menjadi indikasi lemahnya pengelolaan anggaran, karena menunjukkan anggaran yang dialokasikan tidak terserap sepenuhnya untuk kegiatan yang telah direncanakan.”

Aspek pembiayaan daerah juga mendapat sorotan khusus. APBD 2024 tidak mencatat pengeluaran pembiayaan, sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp536,36 miliar. Kondisi ini dinilai Fraksi Nasdem sebagai celah yang berpotensi memicu defisit jika tidak dikelola dengan cermat.

Catatan kritis Fraksi Nasdem ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan konstruktif sekaligus dorongan untuk perbaikan. Mereka mengajak Pemerintah Kota untuk lebih memfokuskan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap sektor strategis dinilai penting guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong kinerja pemerintahan yang lebih optimal di masa mendatang.

Dengan pendekatan yang lebih terarah dan pengawasan yang ketat, Fraksi Nasdem berharap pengelolaan APBD Kota Balikpapan ke depan dapat lebih efektif, tidak hanya memenuhi standar administratif untuk meraih opini WTP, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.[]