Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Peninjauan lapangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Barat terhadap proyek rekonstruksi Jalan Poros Karangan di Kecamatan Mook Manar Bulant justru memunculkan tanda tanya besar. Dengan pagu anggaran mencapai Rp9 miliar dari Dinas PUPR Kubar Tahun Anggaran 2025, proyek yang semestinya sudah berjalan itu ternyata masih sebatas tumpukan material di lokasi. Bahkan, papan proyek pun belum terpasang.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Fraksi Golkar, Zainuddin Thaib, pada Jumat (03/10/2025), semula dimaksudkan untuk memastikan program infrastruktur berjalan sesuai rencana. Namun, temuan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya sebuah potret lemahnya pengawasan dan lambannya realisasi proyek yang didanai uang rakyat.
“Setelah dilakukan penetapan APBD, selanjutnya kita lakukan tugas kontrol. Jadi kami bertugas memantau sejauh mana program ataupun kegiatan yang berjalan di lapangan,” ujar Zainuddin Thaib. Ia menegaskan fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara serius agar tidak ada proyek yang mangkrak menjelang akhir tahun.
Proyek jalan semenisasi tersebut bersumber dari APBD Murni 2025. Namun, dengan sisa waktu kontrak hanya dua bulan berakhir pertengahan Desember peluang penyelesaiannya tampak tipis. “Masa kontrak berakhir pada pertengahan Desember, berarti hanya tinggal sekitar dua bulan lagi. Proyek kan belum dimulai, harapan kita proyek dapat rampung sesuai kontrak,” katanya.
Rull Riskha Risandi dari Fraksi Golkar menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Ia menilai, jika proyek ini gagal diselesaikan tepat waktu atau tidak sesuai spesifikasi, maka masyarakatlah yang menjadi korban dari kelalaian birokrasi. “Kita berharap dinas terkait dan konsultan pengawas dapat melakukan pengawasan proyek ini dengan baik. Dengan itu, pasti tercapai mutu dan volume yang sesuai,” ujarnya.
Namun, pihak Dinas PUPR Kubar seolah ingin menenangkan situasi. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga, Ronny Irawan, menyebut material proyek telah siap di lokasi. Ia berdalih bahwa papan proyek belum dipasang karena pekerjaan fisik belum dimulai. “Material sudah ready di lapangan mulai dari pasir, batu hingga pemasangan batching plant beton portabel. Perakitan tulangan beton juga hampir rampung pengerjaannya. Jadi material sudah lengkap,” paparnya.
Kondisi ini memperlihatkan persoalan klasik yang kerap terjadi di proyek-proyek pemerintah daerah: kontrak sudah diteken, anggaran sudah cair, tetapi pekerjaan belum berjalan. Padahal, publik menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji dan tumpukan material. Bila pengawasan lemah dan ketegasan hilang, proyek senilai miliaran rupiah bisa berakhir sebagai catatan gagal dalam laporan akhir tahun. []
Admin03
