Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MAHAKAM ULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyiapkan langkah lanjutan untuk memperjuangkan nasib para guru yang terdampak persoalan kebijakan dan keterbatasan anggaran. Salah satu upaya yang akan ditempuh ialah berkunjung langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mencari solusi yang lebih jelas dan menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Mahulu, Kerawing Lawing, saat melaksanakan kegiatan reses di Kampung Long Bagun Ilir, Senin (09/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi guru di Mahulu tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembahasan di tingkat daerah, melainkan memerlukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Kami akan mengambil waktu untuk berkunjung ke Kemenpan-RB guna mencari solusi. Kalau hanya dibahas di sini, jawabannya itu-itu saja. Kami berharap setelah dari sana, kami bisa membawa pulang kejelasan bagi para guru,” ujarnya.
Kerawing menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan keberlangsungan dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, kepastian status dan kesejahteraan guru merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas proses belajar mengajar.
Dalam kegiatan reses tersebut, Kerawing menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi pendidikan di Long Bagun Ilir. Sejumlah tenaga pendidik disebut berada dalam posisi sulit karena belum memiliki kepastian penghasilan, sementara kegiatan pendidikan anak usia dini tetap harus berjalan.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena guru tidak mungkin menjalankan tugas mengajar secara optimal tanpa adanya jaminan gaji serta kepastian status kerja. Situasi ini juga berpotensi menghambat keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Kerawing menegaskan bahwa persoalan guru tidak hanya terjadi di Kampung Long Bagun Ilir. Berdasarkan hasil serapan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah, permasalahan serupa disebut terjadi hampir di seluruh Kabupaten Mahulu.
“Ini bukan hanya di Long Bagun Ilir saja. Masalah ini terjadi hampir di seluruh Mahakam Ulu. Artinya, persoalan ini bersifat masif dan perlu penanganan serius,” katanya.
Ia menambahkan, ketidakpastian nasib guru dikhawatirkan berdampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan daerah, terutama bagi anak-anak usia dini yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan dalam proses belajar.
Melalui rencana kunjungan ke Kemenpan-RB, DPRD Mahulu berharap memperoleh kejelasan kebijakan yang dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan guru di daerah. Kerawing menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu tersebut hingga hadir solusi konkret yang berpihak pada keberlangsungan pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang daerah sehingga nasib para guru tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, DPRD berkomitmen menjadikan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, sebagai prioritas dalam pembahasan kebijakan ke depan. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
