Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda pada pelaksanaan reses masa sidang ketiga Tahun 2025 didominasi oleh permintaan pembangunan infrastruktur di berbagai Daerah Pemilihan (Dapil). Mayoritas usulan tersebut dinilai sebagai kebutuhan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, usai menghadiri rapat paripurna internal masa sidang ketiga Tahun 2025 yang digelar di ruang rapat utama lantai 2 Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (10/12/2025).
“Untuk Dapil Kecamatan Sungai Kunjang kebutuhan infrastruktur masih menjadi prioritas, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat yakni masalah air bersih, drainase, dan penerangan jalan merupakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan warga dalam aktivitas sehari-hari,” ujar Arif, sapaan akrabnya.
Arif menjelaskan bahwa meskipun masyarakat telah diberi keleluasaan untuk menyampaikan beragam usulan, permintaan terkait pembangunan sarana dan prasarana tetap menjadi yang paling banyak disampaikan. Masyarakat menilai infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, penerangan, serta drainase memiliki dampak langsung terhadap keseharian mereka.
“Di dapil Saya juga masih banyak usulan tentang infrastruktur, sering kami pancing dalam reses untuk mengusulkan hal lain, dan seringkali yang diusulkan itu seperti semenisasi gang, lampu jalan, dan parit,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dalam kesempatan itu, Arif juga mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa penganggaran pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menuturkan bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berpengaruh pada kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyerap dan merealisasikan setiap usulan.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen DPRD Samarinda untuk terus memperjuangkan aspirasi warga melalui pembahasan program prioritas bersama Pemkot. Ia juga mendorong agar pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran daerah.
“Harapan kami ada dua yakni, masyarakat harab bersabar karena ada efisiensi dari pusat dan Pemkot memperhatikan usulan warga melalui anggota dewan terutama untuk infrastruktur dasar,” tutur Arif.
Dengan berakhirnya masa reses, DPRD Samarinda memastikan seluruh masukan masyarakat akan dikawal hingga tahap perencanaan. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, merata, dan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda secara luas. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
