Ribuan Warga Duduki Perkebunan, Tagih Janji Plasma 20 Persen

KOTAWARINGIN TIMUR – Konflik agraria yang melibatkan warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, dengan PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP), anak usaha Sinarmas Grup, kembali memanas. Ribuan warga melakukan aksi pendudukan di areal perusahaan sebagai bentuk protes terhadap persoalan yang sudah berlarut lebih dari dua dekade.

Tuntutan warga mencakup realisasi kebun plasma 20 persen, pembayaran ganti rugi lahan yang telah digarap sejak 1997, hingga penyerahan lahan di luar izin perusahaan. Aksi tersebut menjadi puncak dari kekecewaan masyarakat yang merasa haknya diabaikan.

Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi menunda penyelesaian konflik agraria ini. “Persoalan ini harus diselesaikan sampai tuntas karena konflik ini terjadi sejak tahun 1999 dimana awal pembukaan perusahaan ini dulu tidak pernah ada ganti rugi. Sejak itulah masalah ini terus bergulir hingga sekarang,” tegasnya, Senin (22/9/2025).

Parimus menjelaskan, sejak awal warga telah menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) asli melalui koperasi sebagai dasar memperoleh hak plasma. Namun hingga kini, janji 20 persen kebun plasma dari perusahaan tak kunjung terwujud. “Ini berkaitan dengan hak warga bukan hanya Sebabi tetapi juga Seruyan terhadap perusahaan, dan kami minta Pemkab Kotim harus cepat selesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Kotim, Oktav Fahlevi, menyampaikan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk mengecek koordinat lokasi sengketa. Hal ini penting karena area yang dipersoalkan ternyata berada di perbatasan dua kabupaten, yakni Kotim dan Seruyan. “Hari ini kami hanya turun ke lokasi memastikan bahwa areal ini masuk di wilayah mana saja dan ternyata masuk dua kabupaten Kotim-Seruyan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pada 1 Oktober mendatang, Pemkab Kotim bersama Pemkab Seruyan akan duduk bersama membicarakan jalan keluar. Pemerintah, kata Oktav, harus memastikan hak-hak warga Kotim yang secara administrasi berada di wilayah Seruyan tetap diperjuangkan.

Dengan dinamika yang berlangsung, konflik agraria ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah sekaligus perusahaan untuk membuktikan komitmen dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak investasi perkebunan. []

Admin04