Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menekan angka stunting semakin diperkuat dengan kolaborasi riset dan inovasi. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak resmi menjalin kerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Pontianak. Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Aula Rohana Muthalib BAPPERIDA, Kamis (04/09/2025).
Kepala BAPPERIDA Kota Pontianak, Sidig Handanu, menekankan pentingnya sinergi akademik dalam merumuskan kebijakan daerah. Ia menilai, permasalahan stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan juga tantangan pembangunan manusia yang berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak merupakan langkah nyata agar kebijakan terkait penanggulangan stunting memiliki pijakan akademis yang kuat,” ujarnya.
Sejak Januari 2025, BAPPERIDA mengalami transformasi kelembagaan, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada perencanaan pembangunan daerah menjadi lembaga yang juga mengemban fungsi riset dan inovasi. Transformasi ini, menurut Sidig, menjadi tonggak penting untuk melahirkan kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran.
Selama setahun terakhir, BAPPERIDA Pontianak telah menuntaskan berbagai kajian strategis, mulai dari Roadmap Riset dan Inovasi Kota Pontianak, Riset Kota Ramah Disabilitas, Kajian Kota Kuliner, Produk Unggulan Daerah, hingga Penataan Kawasan Pasar Tengah. Deretan kajian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah kota dalam memperkuat arah pembangunan.
Kerja sama dengan perguruan tinggi sejatinya bukan hal baru bagi BAPPERIDA. Sebelumnya, lembaga ini sudah menggandeng Universitas Tanjungpura melalui sejumlah fakultas dan lembaga penelitian. Kolaborasi itu bahkan turut mengantarkan Pontianak meraih predikat sebagai Kota Sangat Inovatif 2024 dari Kementerian Dalam Negeri.
Dengan menggandeng Poltekkes, fokus kerja sama diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya stunting. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan intervensi yang lebih efektif, baik dari segi gizi, pola asuh, maupun kesehatan lingkungan. “Kami berharap momentum ini menjadi awal untuk membangun Pontianak yang lebih sehat, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tegas Sidig.
Dukungan serupa datang dari Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prof Kelana Kusuma Dharma. Ia mengaku bangga karena lembaga yang dipimpinnya dipercaya menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam bidang riset dan inovasi kesehatan. Menurutnya, Poltekkes memiliki sumber daya akademis yang mumpuni untuk melakukan kajian komprehensif.
“Kami di dalam tim menyepakati akan berupaya maksimal untuk melakukan riset, mengkaji secara komprehensif, baik itu data primer yang didapatkan di lapangan atau melalui data-data sekunder dan telaah kami. Nanti kami juga akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai bahan rekonstruksi,” ucapnya.
Prof Kelana menilai langkah Pemkot Pontianak dalam menangani stunting sudah menunjukkan hasil positif. Namun, ia menilai perlu ada evaluasi mendalam agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
“Intervensi Pemkot dalam penanggulangan stunting sudah sangat baik. Namun barangkali ada beberapa hal yang perlu direkonstruksi berdasarkan hasil riset. Sehingga dapat diimplementasikan untuk perbaikan dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak,” jelasnya.
Kolaborasi antara BAPPERIDA dan Poltekkes diharapkan bukan hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, melainkan juga membangun tradisi riset yang berkelanjutan. Dengan cara itu, Pontianak dapat memperkuat posisi sebagai kota yang tidak hanya inovatif, tetapi juga responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat.
Keterlibatan akademisi dalam proses perencanaan dianggap sebagai strategi penting untuk menghindari kebijakan yang sekadar berbasis asumsi. Melalui data dan kajian ilmiah, setiap langkah pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kerja sama ini juga mencerminkan semangat inklusivitas, di mana pembangunan kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. []
Admin03
