PARLEMENTARIA SAMARINDA – BELANJA hibah dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang menyentuh angka Rp202 miliar mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Abdul Rohim.
Untuk diketahui, plafon anggaran belanja Samarinda TA 2025 mencapai Rp4,9 triliun. Di mana belanja pegawai Rp1,5 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,3 triliun, belanja hibah Rp202 miliar, belanja bantuan sosial Rp3,6 miliar, dan belanja modal Rp1,9 triliun serta belanja tidak terduga Rp50 miliar.
“Supaya angka belanja hibah persentasenya terlihat lebih kecil maka PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) yang dinaikan, jadi kami minta supaya target PAD-nya dinaikan,” kata Rohim, sapaan akrabnya kepada awak media saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (30/07/2024).
Dia melanjutkan, dari KUA PPAS APBD TA 2025 direncanakan penerimaan daerah berasal dari PAD sebesar Rp957 miliar masih dapat ditingkatkan di atas Rp1 triliun, karena trend pendapatan daerah setiap tahunnya selalu naik.
“Masih bisa lebih dari itu karena melihat performa PAD selalu mengalami kenaikan jadi kami minta untuk bisa menaikan target pendapatannya lebih besar karena pondasinya sudah ada kecuali dulu turun, PAD-nya bisa diangka Rp1 triliun sehingga nanti bisa lebih fleksibel dalam mengalokasikan ke dalam dana hibah,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut Rohim, selama ini dana hibah banyak mengalir ke instansi vertikal, untuk ke depan dia minta dibuat skala prioritas agar tidak ada kecemburauan di masyarakat dalam penyaluran dana hibah.
“Dana hibah yang diberikan kepada lembaga vertikal, agar dilihat lagi. Kalau masih ada yang lebih penting, untuk bisa dipenuhi. Jadi buat skala prioritasnya untuk masyarakat,” tutup anggota dewan yang juga duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Samarinda ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono