Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diprediksi menghadapi ujian serius pada 2026 akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp 383 miliar.
Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah daerah bersama DPRD, agar arah kebijakan pembangunan tahun depan tidak terguncang. “Yang jadi persoalan sekarang ini, bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah pusat ke depan, karena dana transfer ke daerah kita berkurang cukup besar,” ungkap politisi Partai Gerindra itu, Senin (06/10/2025).
Meski DPRD Kotim berencana berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan memberikan masukan ke pemerintah pusat, langkah ini menimbulkan pertanyaan seberapa cepat dan efektif respon pemerintah daerah. Penurunan dana sebesar Rp 383 miliar berpotensi melumpuhkan sejumlah program prioritas jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang lebih agresif.
“Hampir Rp 383 miliar kalau tidak salah. Kami tentu akan membicarakan ini secara internal di partai maupun di DPRD. Nanti akan ada semacam usulan atau masukan yang akan kami sampaikan, supaya daerah tidak terlalu terbebani,” jelasnya.
Juliansyah menekankan bahwa kemampuan Kotim dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Hal ini menimbulkan kritik terselubung terhadap pemerintah daerah yang dianggap belum cukup inovatif dalam meningkatkan kapasitas fiskal lokal.
“Kalau berharap dari PAD, rasanya sulit. Target pembangunan pasti tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sumber daya lokal,” tutur Juliansyah.
Meski pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Bupati Kotim dan mengaku akan menyesuaikan program prioritas dengan anggaran, strategi ini dinilai bersifat reaktif, bukan proaktif. Kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penurunan dana pusat terlihat masih sebatas perencanaan internal dan koordinasi politik, bukan pada langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi lokal maupun efisiensi anggaran.
Juliansyah juga menyebut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan komitmen mendukung pemerintah kabupaten. Namun, kritikus menilai dukungan verbal gubernur tidak cukup tanpa langkah nyata memperkuat kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan yang konkret.
“Kemarin kami sempat bertemu Pak Gubernur. Beliau menyampaikan siap mendukung penuh agar pembangunan di Kotim tetap berjalan, meskipun dana dari pusat berkurang,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi peringatan bahwa ketergantungan tinggi pada dana pusat membuat daerah rentan terhadap fluktuasi fiskal, sementara kemampuan mengelola PAD masih minim dan inovasi anggaran belum optimal. []
Admin03
