Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
LANDAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak terus berupaya memperbaiki infrastruktur jalan penghubung antarkecamatan, salah satunya ruas Jalan Darit–Meranti yang kini dalam kondisi rusak berat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPRPERA) Kabupaten Landak, Jamelius, menegaskan bahwa jalur tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena perannya yang vital sebagai akses menuju pusat Kecamatan Meranti.
“Perbaikan ruas Jalan Darit–Meranti menjadi perhatian serius Pemkab Landak, mengingat jalur ini menghubungkan langsung ke pusat kecamatan,” ujar Jamelius, Kamis (16/10/2025).
Pada tahun 2023, Pemkab Landak telah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk perbaikan jalan tersebut. Berdasarkan hasil perencanaan, kebutuhan anggaran untuk menangani kerusakan jalan yang cukup parah itu mencapai Rp23 miliar.
Namun, besarnya biaya membuat pemerintah daerah harus mencari dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Dinas PUPRPERA, usulan perbaikan diajukan lewat Anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah/IJD.
Usulan ini sudah dibahas beberapa kali bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, tetapi belum dapat terakomodasi dalam IJD tahun 2023 dan 2024.
“Di tahun 2025 ini, kami kembali mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, untuk tahun ini DAK bidang jalan terdampak program efisiensi nasional,” jelas Jamelius.
Selain berharap pada dukungan pusat, Pemkab Landak juga mengajak pihak swasta, terutama perusahaan perkebunan yang memanfaatkan ruas jalan tersebut, untuk turut membantu memperbaiki akses transportasi secara fungsional.
“Meski anggaran terbatas, Pemkab tetap mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sejumlah pekerjaan, seperti penggantian jembatan di Desa Kayu Ara, pembangunan box culvert, dan rehabilitasi beberapa segmen jalan,” katanya.
Lebih lanjut, dalam APBD Perubahan 2025, Pemkab Landak juga menganggarkan penggantian lantai jembatan rangka di Desa Meranti sebagai tindak lanjut upaya peningkatan infrastruktur di jalur tersebut.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Bupati Landak melakukan serangkaian kunjungan kerja ke instansi pemerintah pusat, antara lain BPJN, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, dan BPBPK. Dalam waktu dekat, Bupati juga dijadwalkan menemui Balai Prasarana Strategis serta Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Dari hasil kunjungan itu, sudah ada beberapa sinyal positif terkait dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Bahkan, Bupati Landak telah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan kunjungan kerja dan kini kami menunggu jawaban resmi,” tutup Jamelius. []
Fajar Hidayat
