Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama PT Kilang Pertamina Balikpapan menyerahkan bantuan rumpon nelayan kepada masyarakat Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Rabu (14/01/2026). Bantuan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas hasil tangkap nelayan sekaligus upaya pelestarian ekosistem laut di wilayah pesisir.
Program bantuan rumpon tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PT Kilang Pertamina Balikpapan. Material rumpon memanfaatkan hasil pengerjaan perusahaan yang diolah kembali sehingga memiliki nilai guna bagi masyarakat nelayan.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Vice President Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan, Asep Sulaeman, didampingi Pjs Vice President Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Simon Siregar, bersama jajaran manajemen perusahaan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan nelayan setempat dan disaksikan unsur pemerintah daerah.
Selain penyerahan rumpon, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan coffee morning yang bertujuan memperkuat sinergi, koordinasi, dan komunikasi antara PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pemerintah Kabupaten PPU, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas isu-isu strategis, khususnya terkait keberadaan industri migas dan dampaknya bagi masyarakat pesisir.
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Kilang Pertamina Balikpapan atas komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menjalankan program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Bantuan ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian ekosistem laut sebagai habitat ikan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” ujar Mudyat Noor.
Ia berharap PT Kilang Pertamina Balikpapan dapat terus melaksanakan berbagai program CSR lainnya di wilayah Kabupaten PPU dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Mudyat Noor juga menegaskan bahwa keberadaan jalur pengoperasian minyak di kawasan pesisir memerlukan perhatian serta tanggung jawab bersama, baik dari perusahaan maupun pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pantai.
“Koordinasi dan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah harus terus terjaga, termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya agar setiap program CSR, baik berupa bantuan rumpon nelayan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya, benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kehadiran perusahaan, pemerintah daerah, dan Forkopimda memiliki keterkaitan penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
