Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadiri hearing Komisi IV DPRD Samarinda dengan Dinas Sosial Kota Samarinda. Rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (06/09/2023) itu membahas program orang tua asuh
Ditemui awak media diakhir hearing Wakil Ketua DPRD Samarinda Rusdi mengatakan, Dinas Sosial Samarinda memiliki program untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Salah satu caranya dengan meluncurkan program orang tua asuh.
“Masalah penanggulangan kemiskinan ekstrim akan diluncurkan program orang tua asuh karena sampai hari ini sudah ada 37 masyarakat yang menyekolahkan anak tidak mampu. Jadi ada wacana pengangkatan orang tua asuh anak 37 orang tadi,” terang pria kelahiran Malunda, 31 Desember 1965 ini.
Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, Dinas Sosial hendaknya memiliki data yang akurat terkait jumlah masyarakat miskin ekstrim dan memiliki anak yang tidak mampu bersekolah dalam setiap tahunnya sehingga dapat mengetahui jumlah penurunanya.
“Dinas Sosial harus melakukan pendataan secara valid, bagaimana anak ini betul tidak mampu supaya bisa mengenyam pendidikan dan bisa mendapat hak sosialnya. Jadi data sebenarnya berapa yang betul-betul ekstrim dan berapa pengurangannya dalam setiap tahun. Dari tahun kemarin dengan tahun sekarang,” kata Rusdi.
Dia mengungkapkan, Dinas Sosial ada mengusulkan besaran anggaran untuk pendataan masyarakat miskin ekstrim yang ada di Samarinda untuk mencocokan dengan data dari pusat. Dari data tersebut dipilah lagi, mana yang anaknya tidak mampu bersekolah,
“Dinas sosial mengajukan anggaran Rp5.ooo per kepala untuk melakukan pendataan. Jadi tergantung dia di lapangan, kalau saya bilang silahkan menghitung untuk uang makan dan uang Bahan Bakar Minyak,” kata Rusdi mengakhiri wawancara. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
