Salehuddin Desak Pansus Tingkatkan Efektivitas

SAMARINDA – Lambatnya penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh sejumlah Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menjadi sorotan serius Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Hal ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-40 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Selasa, (21/10/2025).

Salehuddin menekankan bahwa tiga bulan masa kerja Pansus seharusnya dimanfaatkan sebagai waktu untuk menghasilkan produk hukum yang nyata, bukan sekadar laporan kemajuan. Ia menilai, masih adanya permintaan perpanjangan waktu dari beberapa Pansus, khususnya bidang pendidikan dan lingkungan, menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dalam penyusunan regulasi daerah.

“Memang ada dinamika di lapangan, tapi DPRD perlu memastikan setiap pansus mampu bekerja sesuai tenggat waktu agar produk hukumnya bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya menegaskan.

Menurut Salehuddin, keterlambatan Ranperda tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada implementasi kebijakan publik. Peraturan daerah, menurutnya, berperan penting sebagai instrumen untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, politisi yang dikenal vokal ini tetap mengapresiasi upaya koordinasi yang dilakukan beberapa Pansus dengan kementerian dan instansi terkait. Ia menekankan, konsolidasi penting, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlambat proses legislasi. “Koordinasi itu penting, tapi jangan sampai terlalu panjang karena rakyat menunggu hasil nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Salehuddin menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan internal DPRD Kaltim. Ia berharap percepatan finalisasi Ranperda menjadi prioritas agar agenda legislasi tahun ini tidak terganggu. “Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya laporan kegiatan, tapi komitmen nyata agar regulasi yang dibuat benar-benar siap diterapkan dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Evaluasi yang dilakukan DPRD diharapkan menjadi momentum bagi Pansus untuk lebih disiplin terhadap jadwal kerja, fokus pada hasil, dan tidak tersandera prosedur administrasi semata. Dengan cara ini, masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari regulasi yang dihasilkan, sementara DPRD menampilkan kinerja yang transparan, efektif, dan akuntabel. []

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah