Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan kesiapan penuh menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Persiapan telah dilakukan sejak 2024 melalui pemetaan wilayah, sosialisasi, hingga pengumpulan masukan dari berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, saat membuka kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Literasi Statistik Masyarakat di Hotel Bumi Senyiur, Jalan P. Diponegoro, Samarinda, Kamis (16/10/2025).
“Kami telah memulai persiapan SE 2026 sejak tahun 2024, termasuk kegiatan pemetaan wilayah dan sosialisasi. Ini merupakan bagian penting untuk memastikan sensus berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Yusniar di hadapan peserta sosialisasi.
Yusniar menjelaskan, SE 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi secara menyeluruh dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Data ini nantinya menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
“Sensus ini tidak hanya bertujuan mengumpulkan angka, tetapi juga menghasilkan data yang akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi seluruh pelaku usaha,” tambahnya. Yusniar juga menekankan pentingnya peningkatan literasi statistik agar masyarakat, termasuk pelaku usaha, dapat memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
“Literasi statistik adalah kunci. Masyarakat yang melek data akan lebih mampu memahami kondisi ekonomi sekitarnya, serta bisa menggunakan data untuk merancang strategi usaha yang lebih efektif,” jelas Yusniar.
Dalam pelaksanaannya, BPS Kaltim menggandeng mahasiswa, media, instansi pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha untuk meningkatkan partisipasi dan akurasi data. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan di luar kepentingan statistik.
“Kami pastikan data yang diberikan oleh pelaku usaha akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik,” tegas Yusniar.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, M. Ari Nugraha, menambahkan bahwa SE 2026 menjadi momen strategis untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan menyeluruh, khususnya bagi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Data hasil SE 2026 akan membantu pelaku usaha dalam merencanakan strategi bisnis, memperkuat daya saing, sekaligus menjadi dasar kebijakan pemerintah,” ujar Ari. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan akurat sangat penting.
“Ini bukan hanya untuk kepentingan BPS, tapi untuk kemajuan dunia usaha itu sendiri,” tegas Ari. Ia juga menyoroti peran mahasiswa sebagai petugas pencacah yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengolahan data statistik.
“Ini adalah kesempatan langka bagi para mahasiswa untuk memahami proses bisnis statistik secara menyeluruh. Mereka akan menjadi bagian dari upaya besar menciptakan data yang akurat bagi pembangunan bangsa,” kata Ari.
Data SE 2026 akan mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha di bidang produksi, distribusi, serta penyediaan informasi dan konten digital. Ari menekankan, “Data adalah kekuatan. Dengan data yang benar, kita bisa melangkah lebih jauh. Baik pengusaha besar maupun pedagang kecil, semuanya bisa menggunakan hasil sensus ini sebagai panduan untuk memperluas dan memperkuat usahanya.”
Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, turut menyerukan pentingnya literasi statistik dalam suksesnya SE 2026. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap data merupakan fondasi bagi kebijakan publik yang adil dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa merancang kebijakan tanpa data yang akurat. Data statistik bukan hanya sekumpulan angka, tetapi merupakan gambaran nyata kondisi masyarakat. Dengan literasi statistik yang kuat, masyarakat bisa turut aktif dalam proses pembangunan,” ujar Hetifah. Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar hasil sensus mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara riil.
“Statistik bukan hanya angka, tapi cerminan nyata kondisi masyarakat. Karena itu, masyarakat harus dilibatkan dan diedukasi agar mereka sadar bahwa data yang mereka berikan akan menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Hetifah mengapresiasi langkah BPS RI yang terus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi statistik kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas lokal.
“Saya mengapresiasi BPS yang terus turun ke lapangan, menjangkau mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas lokal. Semua ini merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pengumpulan data,” ucapnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, serta media massa. Tidak kurang dari 100 peserta hadir dalam forum yang membahas pentingnya SE 2026 dalam menyediakan data dasar struktur ekonomi non-pertanian di Indonesia, yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.
“Komisi X DPR RI akan terus mendukung BPS dalam memperkuat literasi statistik masyarakat. Karena dari data yang baik, lahir kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Hetifah.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting memperbarui data ekonomi nasional pasca pandemi dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah
