Sebatik Darurat Banjir, DPRD Nunukan Ultimatum Pemerintah Daerah

NUNUKAN – Gelombang banjir yang terus menghantam Pulau Sebatik dalam dua pekan terakhir memantik kritik tajam dari Anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, Andre Pratama. Ia menilai banjir yang terus berulang bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan bukti lemahnya sistem tata kelola infrastruktur di kawasan perbatasan tersebut.

Menurut Andre, persoalan banjir di Sebatik sudah memasuki tahap darurat dan membutuhkan langkah strategis berupa rencana induk (master plan) terpadu lintas instansi. “Ketika air sungai ingin mengalir ke laut, tetapi air laut sedang pasang, maka air tertahan dan meluap ke permukiman warga,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Ia menyoroti kondisi banjir yang melanda beberapa kecamatan seperti Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara, hingga kawasan perbatasan. Sejumlah desa, termasuk Desa Binalawan, bahkan mengalami genangan parah yang membuat sawah rusak dan bibit pertanian gagal tumbuh. “Kalau tidak ditangani serius, banjir akan makin parah. Kita perlu memikirkan pembangunan saluran serapan air atau pompa pembuangan seperti di kota besar,” tegasnya.

Andre mengungkapkan, tingginya curah hujan dan pasang air laut bukan satu-satunya penyebab utama banjir. Masalah sesungguhnya, kata dia, adalah tidak terhubungnya sistem drainase antara Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Pemerintah Daerah Nunukan. “Pekerjaan di jalan poros itu tanggung jawab Balai Jalan Nasional, sementara saluran air menuju laut ditangani BWS. Jadi perlu duduk bersama agar perencanaan dan pembangunannya terhubung dari hulu ke hilir,” katanya.

Politikus muda itu mendesak pemerintah daerah segera menyusun master plan penanganan banjir Sebatik yang terintegrasi, agar tidak terjadi tumpang tindih proyek. Ia menilai pembangunan harus berbasis data teknis dan kajian ilmiah, bukan proyek reaktif yang hanya bersifat sementara. “Rencana induk ini penting agar pembangunan jalan, drainase, dan tanggul bisa saling terhubung. Jangan lagi kerja parsial antarinstansi, karena banjir ini persoalan lintas wilayah dan harus diselesaikan bersama,” tegasnya lagi.

Andre juga mengusulkan agar sistem kanal dan pintu klep dibangun di daerah pesisir untuk mengatur aliran air dari hulu ke laut. Dengan sistem tersebut, air hujan dapat dibuang saat pasang tanpa memungkinkan air laut kembali masuk ke daratan. Ia menambahkan, wilayah Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki kondisi geoteknis unik, seperti penurunan tanah dan kenaikan muka air laut, sehingga pembangunan harus memperhitungkan faktor lingkungan jangka panjang.

“Tanpa penanganan terpadu, dalam tiga tahun ke depan potensi banjir bisa makin meluas dan menghantam aktivitas ekonomi warga. Karena itu, ini saatnya pemerintah bergerak cepat,” tutup Andre. []

Admin03