Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan menggelar Forum Diskusi Group (FGD) di Pulau Sebatik pada Kamis (25/09/2025) pagi. Kegiatan ini mengambil tema “Mengurai Fenomena Kewarganegaraan Ganda di Perbatasan” dan dibuka langsung oleh Sekretaris PWI Nunukan, Taufik.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis untuk membedah isu kewarganegaraan ganda, fenomena yang selama ini menjadi perhatian di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan edukatif, PWI ingin memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas kewarganegaraan yang sah.
“Kita mengangkat tema ini untuk menguji realitas sosial di perbatasan. Sebatik bukan satu-satunya kawasan yang menghadapi tantangan kewarganegaraan ganda, fenomena serupa juga terjadi di perbatasan lain, termasuk Banjarmasin. Melalui forum ini, kami hadir sebagai fasilitator agar masyarakat mendapat pemahaman yang benar,” jelas Taufik dalam sambutannya.
Kegiatan ini dipandu oleh moderator Felix dan menghadirkan tiga narasumber utama. Zulfan Andrian mewakili Kantor Imigrasi Nunukan, Andi Mulyono sebagai Ketua Komisi I DPRD Nunukan, dan Arkas Viddy, Direktur Politeknik Negeri Nunukan, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, Agustinus Parlentek.
Para narasumber membedah fenomena kewarganegaraan ganda dari berbagai perspektif, mulai dari aspek hukum, administrasi kependudukan, hingga pendidikan dan pembinaan masyarakat. Diskusi juga menyoroti upaya pencegahan permasalahan administratif yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status kewarganegaraan, terutama bagi generasi muda di kawasan perbatasan.
PWI mengundang tokoh masyarakat, pemuda Sebatik, serta perwakilan organisasi lokal agar hasil diskusi dapat menjadi jembatan informasi dan edukasi bagi warga. “Kenapa kami mengundang para pemuda dan tokoh masyarakat? Karena mereka adalah penyambung informasi. Kita ingin memastikan pemahaman yang benar tentang kewarganegaraan sesuai aspek hukum,” tutur Taufik.
Selain memberikan edukasi, FGD ini menjadi forum untuk membangun sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat kependudukan. Hasil diskusi diharapkan menjadi acuan bagi langkah strategis dalam menangani fenomena kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
“Forum ini penting karena tidak hanya membahas masalah, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi semua pihak. Sinergi lintas sektor akan memudahkan koordinasi dan implementasi solusi di lapangan,” tambah Taufik.
Dengan pelaksanaan FGD ini, PWI Nunukan menunjukkan peran aktifnya sebagai fasilitator informasi dan edukasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, terutama di kawasan yang rawan permasalahan kewarganegaraan ganda. []
Admin03
