Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan uji publik terhadap draf penulisan ulang sejarah Indonesia pada bulan Juli ini. Langkah tersebut tetap akan dijalankan meskipun muncul sejumlah penolakan dari berbagai kalangan terhadap proyek tersebut.
“Nanti pada waktunya akan melakukan uji publik publik pada bulan ini juga,” kata Fadli Zon saat menghadiri kegiatan di Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7).
Penulisan ulang sejarah nasional ini, menurut Fadli, merupakan bagian dari upaya pembaruan narasi sejarah Indonesia yang melibatkan para ahli di bidangnya. Ia menjelaskan bahwa proyek ini tidak dikerjakan secara sembarangan, melainkan melibatkan ratusan akademisi yang berasal dari berbagai daerah.
“Kita melibatkan 130 para sejarawan, para ahli-ahli sejarah. Untuk sekarang ini, kita tulis 10 bab, tapi tidak (secara) detail tentunya, termasuk dari temuan-temuan awal,” ungkapnya.
Terkait isu yang beredar mengenai penghilangan sejumlah bagian sejarah, termasuk tragedi pemerkosaan massal tahun 1998, Fadli membantah keras adanya penghapusan informasi dalam dokumen yang sedang disusun itu.
“Tidak ada penghapusan. Tidak ada yang dihapus,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia belum pernah menyusun ulang narasi sejarah secara komprehensif. Padahal menurutnya, di tengah arus informasi digital yang berkembang pesat, pembaruan sejarah menjadi penting agar generasi masa kini dan mendatang memahami konteks kebudayaan dan perjalanan bangsa secara utuh.
Fadli juga menyinggung soal pentingnya memasukkan temuan-temuan arkeologi terbaru ke dalam penulisan sejarah. Ia mencontohkan lukisan purba yang ditemukan di dinding goa di wilayah Maros sebagai salah satu warisan penting yang akan dicantumkan dalam naskah sejarah baru.
“Kita masukkan temuan lukisan-lukisan purba yang ada di dinding yang ada di goa Maros ini yang menurut penelitian dunia bahwa usianya mencapai 51.200 tahun yang berada di Leang Karangpuang. Itu kan belum ada di tulis dan itu akan kita masukkan,” kata politikus Gerindra itu.
Fadli menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah ini dimaksudkan bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi sebagai cara memperkaya pemahaman kolektif terhadap perjalanan bangsa. Ia berharap publik dapat mengikuti proses uji publik dengan terbuka dan memberi masukan konstruktif.[]
Admin05
