JAKARTA — Rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah nasional Indonesia dalam sepuluh jilid buku mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Muzzammil Yusuf, menyatakan bahwa partainya menyambut baik inisiatif tersebut selama dilakukan secara objektif, faktual, dan mencerminkan keberagaman sejarah bangsa dari berbagai wilayah serta peran semua tokoh.
“Kita berharap tentu penulisan sejarah dari waktu ke waktu, semangat objektifitas, proporsional, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai dan tentu harus faktual ya,” ujar Muzzammil saat ditemui di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (07/06/2025).
Ia menambahkan bahwa penulisan sejarah memang merupakan pekerjaan yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan, asalkan dilandasi prinsip keterbukaan serta partisipasi dari berbagai kalangan.
“Kita dukung penulisan sejarah setiap bangsa memang sering, biasa untuk diupdate, disempurnakan. Kita dukung, tidak ada masalah, sejauh objektifitas, keterlibatan semua pihak, saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” katanya.
Pernyataan Muzzammil merespons program penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Proyek ini akan mencakup lintasan sejarah dari masa prasejarah hingga era Reformasi, dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan uji publik pada Juni tahun yang sama.
Meski demikian, program ini memunculkan diskusi publik, salah satunya terkait keputusan Fadli yang hanya memasukkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam narasi sejarah yang baru. Fadli menilai bahwa proyek ini bukan bertujuan mendokumentasikan sejarah HAM secara khusus.
“Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan,” kata Fadli usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Depok, Jawa Barat, Minggu (01/06/2025).
Sepuluh jilid buku yang tengah disusun oleh tim sejarawan tersebut akan mencakup berbagai babak penting dalam sejarah bangsa, dengan judul sebagai berikut:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967–1998)
- Era Reformasi (1999–2024)
Dengan hadirnya buku-buku ini, pemerintah berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan proporsional mengenai perjalanan bangsa. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk PKS, menjadi sinyal positif terhadap komitmen bersama dalam merawat ingatan kolektif secara adil dan utuh. [] Adm04