Sekda Berau: Setiap Rupiah APBD Harus Berikan Manfaat Nyata

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Bumi Segah, Senin (25/08/2025), dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, hadir untuk membuka acara.

Dalam sambutannya, Sekda Muhammad Said menegaskan bahwa Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi pedoman utama pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemungutan pendapatan, pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), hingga tata kelola sesuai standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Aturan ini hadir untuk menjawab dinamika perubahan regulasi, tuntutan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Said menambahkan, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan. Ia menekankan bahwa pengelolaan yang tepat memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bimtek ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD dan bendahara perangkat daerah. Tujuannya agar peserta memahami secara menyeluruh ketentuan Permendagri 77/2020, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Said juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam setiap penggunaan anggaran.

“Pengawasan saat ini semakin ketat, baik melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat, masyarakat, BPK, maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, saya berharap seluruh peserta mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh,” ucapnya.

Sekda Berau menambahkan, komitmen Pemkab Berau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia mendorong seluruh jajaran pengelola keuangan daerah untuk memberikan kinerja terbaik demi realisasi fisik dan keuangan yang optimal. Dengan demikian, seluruh agenda pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan secara maksimal dan memberi dampak positif bagi masyarakat.[]

Admin05