Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dari reaktif menjadi proaktif. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakonis) Pencegahan dan Kesiapsiagaan se-Kaltim Tahun 2025 di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu, (18/06/2025).
Rakonis yang digelar oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sipil dalam rangka merumuskan strategi bersama menghadapi potensi bencana.
Menurut Sri Wahyuni, selama ini banyak upaya penanggulangan bencana lebih terfokus pada penanganan pasca-kejadian. Namun, dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan, pendekatan tersebut tidak lagi cukup.
“Dulu, BPBD hanya dikenal menangani dampak setelah bencana terjadi. Tapi sekarang, pendekatannya juga harus menyentuh aspek preventif. Kita harus siap sebelum bencana datang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, termasuk penyusunan kalender bencana di setiap daerah. Hal ini, menurutnya, sangat relevan dalam menghadapi pola cuaca yang kini tidak menentu. “Banjir yang dulu biasa terjadi di bulan Mei dan Agustus kini bergeser. Tapi anomali ini seharusnya tidak mengurangi kesiapsiagaan kita,” kata Sri Wahyuni mencontohkan.
Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi dengan topografi yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, Sekda mendorong semua lapisan masyarakat untuk menjadikan mitigasi sebagai bagian dari budaya sehari-hari.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab BPBD. Kesadaran masyarakat juga sangat penting. Kita tidak bisa hanya menunggu bantuan saat bencana datang,” tegasnya.
Rakonis tahun ini diikuti oleh 44 peserta dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah serta lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan berlangsung secara hybrid, menggabungkan partisipasi tatap muka dan daring.
Hadir secara daring, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, memberikan arahan nasional terkait sinkronisasi program antarwilayah. Sementara itu, Sekjen Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Jawa Timur, Catur Sudharmanto, berbagi pengalaman tentang praktik kolaboratif dalam membangun ketangguhan komunitas di tingkat lokal.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap terjadi sinergi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
