Sekda Kutim Kukuhkan 236 Pengurus LKBH dan Bapor Korpri

KUTAI TIMUR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memiliki wadah resmi untuk konsultasi dan perlindungan hukum. Sebanyak 236 pengurus unit (PU) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Badan Pembinaan Olahraga (Bapor) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dari lima kecamatan, yaitu Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan, resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi. Acara pengukuhan berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Jumat (07/11/2025).

Sekda Rizali Hadi menyampaikan bahwa pembentukan LKBH dan Bapor Korpri menjadi langkah penting dalam memperkuat dukungan bagi ASN, terutama saat menghadapi permasalahan hukum. Ia berharap lembaga ini mampu menjadi tempat yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi para ASN di Kutim. “Dengan terbentuknya LKBH ini, saya harapkan juga nanti akan bekerja dengan baik. Koordinasikan dengan baik. Sehingga kawan-kawan kita merasa terayomi, merasa terlindungi ketika bersentuhan dengan hukum,” ujar Sekda.

Ia juga mengingatkan agar ASN tidak menghadapi persoalan hukum secara individual, melainkan memanfaatkan keberadaan lembaga yang sudah dibentuk. “Sampaikan, jangan berdiam diri karena kita ada yang melindungi. Kita sudah membentuk LKBH,” tegasnya.

Meski telah memiliki wadah perlindungan, Sekda menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bekerja. Menurutnya, setiap ASN harus memahami regulasi dan memberikan pertimbangan hukum sebelum melaksanakan tugas agar terhindar dari pelanggaran. “Jangan khawatir, kita bekerja dengan penuh risiko tetapi juga kehati-hatian harus ada,” pesannya. Ia mencontohkan, staf yang melaksanakan perintah pimpinan tetap perlu memastikan keputusan yang diambil tidak menyalahi aturan, karena Majelis Kode Etik kerap menggelar rapat mingguan membahas laporan pengaduan ASN.

Di akhir sambutannya, Rizali Hadi mendorong seluruh pengurus Korpri yang baru dikukuhkan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk menunjukkan profesionalisme tinggi. “Bekerjalah dengan baik. Tunjukkan profesional kita, tunjukkan bahwa kita memang benar-benar menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk keluarga kita,” tutupnya.[]

Admin05