Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, berharap agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan daerah Tahun 2025 yang berasal dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Harapan tersebut disampaikan Tohar saat memimpin rapat evaluasi penetapan penerima BLT kemiskinan daerah Tahun 2025 yang diadakan di Kantor Bupati PPU. Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten PPU, perwakilan TNI/Polri, kepala SKPD, serta sejumlah pejabat terkait, pada Kamis (27/02/2025).
“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai program yang terstruktur ini, dengan harapan agar bantuan dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ungkap Tohar.
Tohar menambahkan bahwa tim yang dibentuk nantinya akan memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima manfaat. Menurutnya, hal ini sangat penting agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, karena program pemerintah ini memerlukan dukungan penuh agar pelaksanaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Andaikan semua berhak menerima, maka tidak perlu adanya tim. Jadi yang menjadi titik kritisnya adalah karena semua tidak menerima sehingga menjadi catatan penting kita untuk mengenali siapa mereka sebagai penerima,” jelasnya.
Menurutnya, program BLT tersebut juga bukan baru ada di tahun ini tetapi telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya data yang ada saat ini perlu diuji kembali, apakah melalui struktur pemerintahan dalam hal ini kecamatan dan kelurahan yang memiliki ruang lingkup terdekat dengan masyarakat atau ada pendekatan lain.
“Oleh karena itu verifikasi secara berjenjang ini penting mulai tingkat kelurahan dan desa, tujuannya untuk mengetahui apakan yang bersangkutan masih ada, atau mungkin telah meninggal dunia, mungkin telah pindah dan sebagainya. Harapan kita betul-betul ketika bantuan ini dieksekusi kelompok penerima manfaat secara faktual itu memang ada,” harapnya.
“Jadi penting bagi kita terkait jumlah penerima manfaat ini, berapa yang terdiskripsi dan teridentifikasi masing-masing wilayah kelurahan dan desa maka itulah yang akan menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti program ini sampai dengan ke tahap eksekusi program. Tugas kita adalah bagaimana program ini jatuh kepada penerima manfaat dengan kata lain orangnya itu benar-benar ada secara factual dilapangan tidak fiktif,” tutupnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Saidin mengatakan sesuai data hasil evaluasi tahap Januari-Maret 2025, berdasarkan evaluasi bahwa penerima BLT kemiskinan daerah Tahun 2025 di Kabupaten PPU sebanyak 450 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 539 keluarga.
“Dari jumlah ini terdapat 89 keluarga yang dihentikan BLT nya setelah penganggaran dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan,” kata Saidin. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
