Sekda Tohar: Evaluasi Pemilu Penting untuk Perbaikan Manajemen Pilkada

PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten PPU di Hotel IKA, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, pada Senin (24/02/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah berlangsung.

FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Forkopimda PPU, anggota PPK dan PPS, lurah, perwakilan partai politik, serta pejabat terkait lainnya.

Diskusi yang dipandu oleh Komisioner KPU PPU itu membahas berbagai aspek teknis, termasuk soal netralitas ASN, partisipasi pemilih, serta masalah teknis yang muncul di sejumlah TPS.

Dalam sambutannya, Sekda PPU Tohar menekankan pentingnya evaluasi dalam manajemen pemilu. Ia menjelaskan bahwa dalam proses evaluasi, hal yang paling bernilai bukan hanya keberhasilan yang telah tercapai, tetapi juga kelemahan yang perlu diperbaiki untuk peningkatan di masa yang akan datang.

“Evaluasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pemilu. Kita harus melihat kembali apakah semua proses sudah berjalan sesuai dengan regulasi, atau ada kelemahan yang harus kita koreksi untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Tohar.

Salah satu catatan dalam evaluasi adalah tingkat partisipasi pemilih. Dari total 137.495 pemilih terdaftar, hanya 79.906 yang menggunakan hak suaranya, atau sekitar 79%. Menurut Tohar, angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

“Terdapat 30 ribu lebih pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Bisa jadi mereka terdaftar tetapi sedang berada di luar daerah, atau ada persoalan mobilisasi ke TPS. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan kendala teknis di Babulu Darat, tepatnya di TPS 4 dan 15, yang menyebabkan perlunya pemungutan suara ulang. Menurut Tohar, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman petugas di lapangan terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan.

“Kalau ada petugas yang tidak memahami aturan main, maka harus ada pembekalan lebih awal sebelum hari pemungutan suara. Ke depan, penyelenggara di tingkat PPK dan PPS harus benar-benar memahami regulasi agar tidak terjadi kesalahan yang mencederai proses demokrasi,” tegasnya.

Salah satu isu krusial yang disoroti dalam FGD ini adalah netralitas ASN. Tohar mengakui bahwa dalam Pilbup PPU 2024, masih ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN.

“Di pemilu dan pilkada, kita menemukan masing-masing satu kasus pelanggaran netralitas ASN. Padahal, kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dengan Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan ASN bersikap netral. Namun, faktanya masih ada yang nekat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab PPU tidak akan bosan mengingatkan ASN tentang pentingnya netralitas dalam pemilu.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita. Kami akan terus memberikan edukasi kepada ASN agar tidak terjebak dalam politik praktis,” tambahnya.

Tohar berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang. Ia juga mengapresiasi KPU PPU atas inisiatifnya mengadakan forum ini sebagai bagian dari refleksi dan pembelajaran bersama.

“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan Pilbup PPU 2024 berjalan lebih baik dibandingkan 2019. Namun, masih ada catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai bekal untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa depan,” tutupnya. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita