BERAU – Kekurangan guru agama non-muslim di sejumlah sekolah negeri di wilayah pesisir Kabupaten Berau menjadi sorotan DPRD. Sekretaris Komisi I, Frans Lewi, menyebut ketimpangan ini memengaruhi kualitas pendidikan agama bagi siswa Kristen, Katolik, maupun Protestan.
Menurut Frans, hampir seluruh sekolah di pesisir tidak memiliki guru agama non-muslim yang sesuai kompetensi akademik. “Di sana, yang tersedia hanya guru agama Islam, dan jumlahnya relatif sudah mencukupi. Tapi untuk agama lain, nyaris kosong,” ujarnya, Jumat (09/02/2026).
Frans menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendidikan agama, katanya, adalah fondasi utama untuk membentuk karakter, moral, dan keimanan peserta didik sejak dini. “Guru agama bukan sekadar pengajar materi, tapi juga pembimbing moral yang menanamkan nilai-nilai religius di sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kekurangan guru agama non-muslim sudah berulang kali disampaikan ke pemerintah daerah melalui OPD terkait. Namun, solusi belum ditemukan, terutama setelah penghentian pengangkatan tenaga honorer. Akibatnya, banyak pelajaran agama non-muslim di sekolah diajarkan oleh guru yang bukan berlatar pendidikan agama atau teologi. “Yang mengajar sering cuma guru yang kebetulan ada. Ini jelas tidak ideal,” kata Frans.
Politisi dapil pesisir ini menekankan, pembinaan moral dan keimanan anak tidak bisa hanya dibebankan pada keluarga. Sekolah, melalui guru agama yang kompeten, memiliki peran strategis. “Kalau kita ingin anak-anak memiliki pegangan moral dan takut kepada Tuhan, guru agama di sekolah sangat menentukan,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti, Komisi I DPRD Berau berencana memasukkan pemenuhan guru agama non-muslim ke Musrenbang tahun ini. Frans berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan agar kebutuhan guru agama non-muslim dapat terpenuhi, demi membentengi generasi muda dari krisis moral.
“Guru agama itu penting. Kalau pendidikan agamanya kurang, anak-anak bisa kehilangan pegangan, dan itu sering jadi masalah,” pungkasnya. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan