Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Pemerintah tengah memfinalisasi peluncuran program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam keterangan tertulis usai rapat koordinasi di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (09/04/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Inpres tersebut menjadi acuan kerja bersama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Inpres No. 8 Tahun 2025 telah menjadi pedoman kerja kami. Tugas Kemendikdasmen dan Kemensos dalam program ini telah diatur secara rinci,” ujar Saifullah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa rekrutmen guru akan menggunakan skema kontrak individu non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Para guru diwajibkan bekerja penuh waktu dan memiliki kemampuan mengajar lebih dari satu mata pelajaran. “Mereka dikontrak khusus untuk mengajar di sini. Kualifikasi minimal lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG),” terang Mu’ti.
Adapun penempatan kepala sekolah akan disesuaikan dengan jumlah siswa dan jenjang pendidikan. Satu kepala sekolah dapat mengelola satu lokasi Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pengumuman guru yang lolos seleksi akan dipublikasikan pada 24 April 2025.
Program ini juga dirancang dengan pendekatan kurikulum yang fleksibel dan adaptif. “Siswa bisa mendaftar kapan pun tanpa terikat tahun ajaran. Sistem multi-entry multi-exit memungkinkan mereka menyelesaikan pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing,” ungkap Mu’ti.
Meski fleksibel, Mu’ti menekankan bahwa sistem ini tetap mengedepankan pembentukan karakter melalui sistem pendidikan asrama.
“Esensinya adalah fleksibilitas waktu pencapaian kompetensi, bukan kelonggaran disiplin,” tegasnya.
Untuk menjamin program tepat sasaran, penerimaan peserta didik akan mengintegrasikan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak dari keluarga desil 1 dan 2 yang belum terdaftar di sekolah formal menjadi prioritas utama.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjangkau anak-anak dari kelompok miskin ekstrem serta memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi antarkementerian akan terus diperkuat agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan memberi dampak nyata. []
Penulis: Muhammad Yusuf | Penyunting: Nistia Endah
