TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah. Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, mengingatkan pentingnya komitmen seluruh jajaran untuk menyukseskan agenda prioritas daerah yang telah dirumuskan.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan di lingkungan Pemprov Kaltara, yang berlangsung di Lapangan Agathis, Senin (16/06/2025). Dalam amanatnya, Bustan mengawali dengan mengapresiasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN yang tetap konsisten mengikuti apel pagi rutin.
Memasuki pertengahan tahun anggaran, Sekprov menggarisbawahi urgensi percepatan penyelesaian sejumlah agenda penting, termasuk proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. “Mengingat pelantikan Gubernur Kaltara telah memasuki lebih dari 100 hari, maka percepatan program prioritas dan unggulan perlu segera direalisasikan,” ujar Bustan.
Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kaltara, yakni Transformasi Pondasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, harus dijadikan acuan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. “Makna Maju mengandung keharusan bagi Kaltara untuk berdaya saing, yang ditunjukkan lewat peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif,” tambahnya.
Sementara itu, kata Makmur mengamanatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan indikator seperti penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Bustan juga mengingatkan, seluruh perangkat daerah harus peka terhadap dinamika dan hasil evaluasi, terlebih saat ini RPJMD tengah dalam tahap finalisasi dan proses legalisasi di Kemendagri. “Saya berharap perangkat daerah mencermati hal ini sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan anggaran 2026,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov Kaltara yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada catatan yang harus segera ditindaklanjuti. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada temuan berat di tahun mendatang. Saya minta kepala perangkat daerah benar-benar memperhatikan hal ini,” kata Bustan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan budaya kerja yang mencerminkan identitas daerah. Bustan menginstruksikan agar pemakaian aksesori daerah dalam berpakaian kerja, sebagaimana arahan Gubernur Kaltara, diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. “Pemakaian aksesori daerah ini punya nilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah,” tutupnya. [] Admin 02