Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan

TANJUNG SELOR – Keberadaan Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia masih minim industri ekonomi kreatif. Padahal sektor tersebut mampu mendorong peningkatan penghasilan ekonomi masyarakat. Namun, karena tingginya biaya produksi, membuat sektor ekonomi kreatif tak tumbuh.

MALINAU – Penuntasan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 segera memasuki babak baru. Pasalnya, pihak kejaksaan saat ini telah menyelesaikan proses pemberkasan. Rencananya, pekan depan berkas tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Samarinda.

NUNUKAN – Kemunculan simbol Relawan Merah Putih di kantor pemerintahan di Kabupaten Nunukan mengundang perhatian banyak pihak. Ada yang menuding, tim sukses pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI nomor urut 1 Prabowo – Muhammad Hatta telah memakai fasilitas negara untuk mensukseskan duet calon yang mendapat sokongan …

Dua pekan lagi, rangka Jembatan Kartanegara yang dibangun PT Hutama Karya tiba di Tenggarong. Sementara ini, kontraktor terus mengebut pemancangan tiang jembatan yang ambruk 2011 lalu. Di sisi Tenggarong, tiang pancang sudah masuk tahap penyelesaian.

Anggota DPRD Kaltim Sudarno mengatakan, jika diperhatikan nilai-nilai Pancasila sudah semakin ditinggalkan dan dianggap tidak bisa menjadi pegangan hidup serta solusi bagi kehidupan bangsa. Pancasila seolah ditinggalkan sebagai ideologi bangsa Indonesia dan secara tidak langsung beralih kepada ideologi lain yakni dominasi terhadap nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim, Rabu (18/6) kemarin, mengadakan seminar bertemakan “Menegakkan Kepastian Hukum dalam Investasi bagi Pembangunan Sumber Daya Manusia demi Menyiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas Menuju Kaltim Kuat.”

APBN 2014 mengalami defisit keuangan hingga Rp 175,4 triliun. Imbasnya, hampir semua proyek di seluruh daerah di Indonesia dipangkas. Tanpa terkecuali, proyek pusat di Kaltim pun kena getahnya. Salah satunya, pembangunan Jembatan Pulau Balang.

Setidaknya 50 kepala keluarga (KK) harus angkat kaki dari Asrama Polres Balikpapan, tanpa proses relokasi. Tidak tersedianya dana membuat mereka harus berusaha sendiri mencari tempat tinggal baru. Semua penghuni harus pindah paling lambat Desember 2014.

Diduga ada kebocoran perpajakan di Kaltim. Hal itu yang membuat tingginya angka wajib pajak yang belum membayar kewajibannya tersebut. Oknum pegawai dari kantor perpajakan ditengarai memuluskan wajib pajak untuk tidak menyetor pajak sesuai ketentuan.

Tak hanya disebut menyalahi prosedur oleh Ketua DPRD Kukar Salehudin, keputusan anggota DPRD Kukar Guntur untuk memblokir sebagian jalur utama di areal perkebunan sawit milik swasta, juga memantik cibiran masyarakat.