SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), J. Jahidin, mengecam keras buruknya konstruksi pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut Jahidin, pembangunan jalan tersebut belum memenuhi standar teknis, dengan adanya indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Monitoring di …
Read More »Aparat Amankan Penyaluran BLT-DD di PPU
PENAJAM PASER UTARA – Polsek Sepaku Polres Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bhabinkamtibmas Desa Tengin Baru, Briptu Jony, bersama aparat desa dan Babinsa, melakukan pengamanan sekaligus pendampingan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan Agustus dan September 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Selasa …
Read More »DPRD Kaltim Apresiasi Penyegaran Struktur PKS Lewat Musda
SAMARINDA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim) menatap masa depan dengan semangat baru setelah menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) yang menghasilkan penyegaran struktur kepengurusan. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan politik bagi masyarakat di berbagai tingkatan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Read More »DPRD Minta Solusi Nyata Atasi Banjir Sekolah
SAMARINDA – Intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Kota Samarinda, termasuk di SMP Negeri 24 yang berlokasi di Jalan Suryanata. Kejadian banjir di sekolah ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang setiap kali hujan deras melanda. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius Komisi …
Read More »Yeni Eviliana Tegaskan Program Prioritas Tak Terganggu
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, mengatakan …
Read More »DPRD Minta Gubernur Tindak Tegas Perusahaan yang Langgar Aturan Jalan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya perbaikan jalan eksisting sebelum rencana peralihan jalur baru direalisasikan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kebijakan pembangunan infrastruktur yang diungkapkan Gubernur Kaltim serta upaya pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, Senin (08/09/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah, …
Read More »Pemotongan DBH Bersifat Nasional, Kaltim Harus Bersiap
SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengingatkan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. …
Read More »Kunjungan Lapangan Wabup PPU Bahas Hak Pekerja dan Kondisi Sekolah
PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, melakukan peninjauan lapangan ke tiga lokasi pada Senin (08/09/2025). Tiga titik yang disambangi yakni perusahaan CV. Citra Utama di Desa Girimukti, SMPN 7 Penajam, serta SDN 032 Penajam di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam. Dalam agenda tersebut, Wabup …
Read More »APBD-P 2025 Jadi Fokus Utama Rapat Paripurna DPRD Kaltim
SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …
Read More »Pembahasan RUU Perampasan Aset Diminta Cepat, Tanpa Abaikan Hak Publik
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat mendesak untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, regulasi tersebut diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak warga negara dan tetap menjunjung kepastian hukum. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat ditemui …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan