Selandia Baru Tolak Terburu-buru Ikuti Eropa Akui Palestina

NEW YORK – Sikap Selandia Baru terhadap konflik Palestina-Israel kembali menjadi sorotan setelah Menteri Luar Negeri Winston Peters menyatakan negaranya belum siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (26/09/2025).

Di tengah gelombang dukungan internasional, terutama dari sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugal, hingga Kanada, Selandia Baru memilih langkah lebih hati-hati. Menurut Peters, keputusan pengakuan saat ini justru berisiko memperkeruh upaya diplomasi. “Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya,” kata Peters dalam pidatonya yang dikutip situs resmi pemerintah Selandia Baru.

Ia menambahkan, “Masih banyak pertanyaan tentang masa depan Negara Palestina sehingga Selandia Baru harus lebih bijaksana mengumumkan pengakuan saat ini.”

Peters khawatir langkah sepihak mengakui Palestina di tengah kondisi konflik justru mempersulit peluang gencatan senjata. Menurutnya, pengakuan terlalu dini dapat mendorong Israel maupun Hamas mengambil posisi lebih keras sehingga jalan menuju dialog semakin sempit.

Meski menahan diri, Peters tetap mengapresiasi keputusan sekutu dekatnya yang memilih untuk mengakui Palestina sebagai bagian dari dorongan terhadap solusi dua negara. Ia menegaskan, “Perbedaan kami dengan beberapa mitra kami terletak pada apakah pengakuan yang diberikan Selandia Baru saat ini akan memberi kontribusi positif yang nyata terhadap terwujudnya solusi dua negara.”

Solusi dua negara selama ini dipandang komunitas internasional sebagai jalan paling realistis dalam menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina. Skema ini mengandaikan terbentuknya dua negara berdaulat yang berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling mengakui kedaulatan masing-masing.

Selandia Baru pun tidak tinggal diam. Peters menegaskan bahwa negaranya tetap mengecam segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan Israel maupun Hamas, yang dinilai hanya memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan menutup ruang politik untuk penyelesaian damai. Ia menekankan, “Yang lebih dibutuhkan sekarang adalah dialog, diplomasi, dan kepemimpinan – bukan konflik dan ekstremisme lebih lanjut.”

Lebih jauh, Peters mengaku Selandia Baru sangat prihatin dengan kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia menyebut rakyatnya muak dengan tindakan militer Israel yang tidak proporsional, terganggu dengan retorika politik yang semakin mengikis prospek perdamaian, sekaligus kecewa dengan penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera.

“Posisi Selandia Baru tetap bahwa ini adalah masalah waktu, bukan apakah kita mengakui Negara Palestina. Seperti setiap pemerintah Selandia Baru lainnya selama 80 tahun terakhir, kami berpendapat kami akan mengakui negara Palestina ketika waktunya tepat,” tegas Peters.

Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, situasi di Jalur Gaza memburuk drastis. Israel melancarkan serangan balasan yang digambarkan komunitas internasional sebagai agresi brutal. Lebih dari 65 ribu warga Palestina dilaporkan tewas, ratusan ribu rumah serta fasilitas sipil hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Selain itu, akses bantuan kemanusiaan juga dibatasi hingga memicu krisis pangan dan gizi yang semakin akut.

Sikap Selandia Baru menempatkan negara Pasifik itu dalam posisi unik di antara sekutunya. Di satu sisi, Wellington tetap berkomitmen pada prinsip keadilan dan mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, di sisi lain, pemerintahnya tidak ingin langkah simbolis justru menjadi penghalang dalam proses diplomasi yang masih rapuh.

Bagi Peters, diplomasi lebih penting daripada pengakuan formal saat ini. “Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar mendekatkan kita pada perdamaian, bukan malah menjauhkan,” ujarnya. Dengan demikian, pengakuan Palestina oleh Selandia Baru bukanlah soal “jika”, melainkan “kapan” waktunya tepat untuk diumumkan. []

Admin03