Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan bahwa terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan di wilayah Banua Etam. Lima OPD tersebut meliputi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kehutanan (Dishut), dan Dinas Perkebunan (Disbun).
Seno Aji menegaskan bahwa kelima OPD ini merupakan pilar penting dalam menjalankan salah satu program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni mewujudkan kemandirian pangan di Kaltim.
“Kelima OPD ini adalah bagian dari pilar yang mendukung program unggulan kami dalam menciptakan ketahanan pangan di daerah ini,” ujarnya saat memberikan penjelasan kepada awak media di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (06/03/2025).
Lebih lanjut, Seno Aji menekankan bahwa kolaborasi antar OPD di lingkup Pemprov Kaltim sangat penting untuk mendukung kesuksesan program tersebut. Ia berharap setiap OPD dapat menjalankan tugasnya dengan sinergis dan sesuai dengan fungsi yang dimiliki.
Tidak hanya mendukung kemandirian pangan, Seno Aji juga menyampaikan harapannya agar kelima OPD tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OPD, dengan menetapkan target yang jelas untuk setiap OPD.
“Kita akan terus melakukan kontrol berkelanjutan dan meminta setiap OPD untuk menetapkan target kinerjanya masing-masing. Ini penting agar program kemandirian pangan bisa segera tercapai,” tambah Seno Aji.
Ia juga mengingatkan bahwa selama masa kepemimpinan yang baru, Pemprov Kaltim akan mempercepat pelaksanaan berbagai program kerja yang telah dijanjikan pada masa kampanye. Selain itu, ia menekankan agar setiap OPD memiliki target jangka pendek dan jangka panjang, untuk memastikan hasil yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara periodik, baik setiap tiga bulan atau enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah target dan kinerja masing-masing OPD tercapai sesuai yang diharapkan,” tutup Seno Aji. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
