Seno Aji Minta Dukungan Pusat untuk DAS

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda bukan sekadar soal teknis infrastruktur, melainkan tantangan besar yang menuntut pendekatan lintas sektor dan dukungan anggaran berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), yang digelar pada Kamis (12/06/2025) di Hotel Midtown Samarinda.

Dalam wawancara seusai kegiatan, Seno Aji menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS, terutama Sub DAS Karang Mumus dan Waduk Benanga yang menjadi penyangga utama aliran air di Samarinda. Ia menyebutkan bahwa krisis sedimentasi di Waduk Benanga merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

“Untuk pengelolaan DAS, skalanya sangat besar. Kemarin kami menghitung bahwa hanya untuk pengerukan Benanga saja dibutuhkan sekitar 70 sampai 80 miliar rupiah per tahun. Dengan anggaran sebesar itu, kita bisa mengembalikan fungsi Benanga dalam waktu tiga tahun,” ujar Seno Aji.

Sayangnya, kebutuhan anggaran yang ideal belum sepenuhnya terpenuhi. Saat ini, Balai Wilayah Sungai (BWS) hanya mengalokasikan sekitar Rp10 miliar per tahun, jumlah yang dinilai tidak memadai untuk program pengerukan maupun rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir.

“Sementara ini, anggaran yang dimiliki BWS hanya sekitar 10 miliar rupiah per tahun. Saya rasa itu tidak cukup. Karena itu, kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tegasnya.

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltim mulai menjajaki koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Strategi ini bertujuan mendorong fleksibilitas fiskal, termasuk pemanfaatan belanja langsung untuk pengendalian banjir.

“Kalau bicara efisiensi anggaran, kita juga sudah berdiskusi dengan Kemendagri. Prinsipnya, efisiensi itu bisa diarahkan ke anggaran yang lebih kritikal, dan hal itu diizinkan oleh Mendagri. Jadi nanti kita bisa alokasikan anggaran melalui belanja langsung atau mekanisme lain yang memungkinkan agar kita bisa ikut ambil bagian dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda,” papar Seno Aji.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan DAS tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Ia menyampaikan perlunya peran terstruktur: BWS menangani wilayah sungai besar, Pemprov Kaltim fokus pada DAS kecil dan sedang, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengelola sistem drainase di kawasan perkotaan.

Dengan pembagian peran dan penguatan kolaborasi antarinstansi, Seno Aji optimistis pengendalian banjir di Samarinda dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain mengembalikan fungsi waduk, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan potensi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir tahunan yang selama ini membebani masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknis pembangunan, tapi soal bagaimana kita memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Penataan DAS adalah isu strategis untuk masa depan Kaltim,” pungkasnya. Langkah yang diambil Pemprov Kaltim menjadi cerminan pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya air dan tata ruang perkotaan yang resilien terhadap perubahan iklim. [] (ADVERTORIAL)

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah S.M