Seoul Memanas, Mantan Mendagri Resmi Divonis

SEOUL – Babak lanjutan krisis politik Korea Selatan kembali bergulir. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (12/02/2026) menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Dalam Negeri, Lee Sang-min (61), karena dinilai terlibat dalam rangkaian upaya pemberlakuan darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember 2024.

Majelis hakim menyatakan Lee terbukti berpartisipasi dalam tindakan yang dikategorikan sebagai pemberontakan. Ia disebut memberikan arahan kepada aparat kepolisian dan pemadam kebakaran untuk menghentikan pasokan listrik serta air ke sejumlah media. Selain itu, pengadilan menilai Lee memberikan keterangan tidak benar saat proses pemakzulan presiden berlangsung.

Hakim Ryu Kyung-jin menegaskan bahwa tindakan tersebut berdampak serius terhadap kebebasan publik. “Tekanan terhadap media yang bersikap kritis melemahkan kontrol masyarakat dan membuka ruang bagi kelanjutan rencana darurat militer,” ujarnya saat membacakan pertimbangan putusan pada Kamis (12/02/2026).

Sebelumnya, jaksa penuntut khusus menuntut hukuman 15 tahun penjara, dengan alasan peran Lee dinilai krusial dalam memungkinkan skenario darurat militer terjadi. Namun, tuntutan tersebut tidak sepenuhnya dikabulkan pengadilan. Lee sendiri telah membantah seluruh dakwaan dan menjalani penahanan sejak Agustus 2025 setelah penangkapannya disetujui pengadilan.

Lee menjadi anggota kabinet kedua dari pemerintahan Yoon yang dijatuhi hukuman pidana. Pada Januari 2026, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo lebih dulu divonis 23 tahun penjara karena dianggap membantu pelaksanaan darurat militer. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (21/01/2026), hakim menyatakan Han gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya hingga akhir masa jabatan.

Kebijakan darurat militer yang diumumkan Yoon pada Desember 2024 sempat mengejutkan publik domestik maupun internasional. Pasukan bersenjata dikerahkan ke gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum sebelum akhirnya langkah tersebut dibatalkan parlemen yang dikuasai oposisi.

Setelah pencabutan darurat militer, Mahkamah Konstitusi memutuskan memakzulkan dan memberhentikan Yoon pada April 2025, yang kemudian memicu penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal. Rangkaian proses hukum terhadap para pejabat era Yoon hingga kini masih menjadi sorotan utama politik Korea Selatan. []

Redaksi