BERAU – Memasuki tahun anggaran 2026, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap serapan anggaran dan realisasi program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Instruksi ini disampaikan sebagai langkah strategis agar program prioritas daerah tetap tepat sasaran, meski alokasi APBD tahun ini lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.
Sri Juniarsih mengungkapkan, pada 2025, serapan anggaran daerah mencapai Rp5,4 triliun dari total pagu Rp6 triliun, atau sekitar 89,7 persen. Meski capaian tersebut terbilang tinggi, ia meminta evaluasi menyeluruh agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD. Minggu ini saya akan memimpin rapat koordinasi membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan strategi pelaksanaan APBD 2026,” tegas Sri, Selasa (06/01/2026).
Menurutnya, pengurangan anggaran di tahun 2026 menuntut OPD lebih selektif dalam menentukan prioritas program. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Sri mencontohkan, pembangunan pagar sekolah bisa ditunda jika aktivitas belajar mengajar tetap lancar, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih mendesak. “Jika suatu kegiatan masih bisa berjalan tanpa harus segera dibiayai, anggaran sebaiknya dialihkan untuk hal yang lebih prioritas,” ujar Sri.
Bupati juga menekankan pentingnya disiplin perencanaan dan efektivitas program. Ia membandingkan dengan beberapa daerah di Jawa yang memiliki APBD jauh lebih besar, hingga Rp11–12 triliun, namun tetap mampu menjaga serapan anggaran optimal. “Meski ada efisiensi anggaran, pelaksanaan program harus tetap maksimal dan sesempurna mungkin,” imbuhnya.
Instruksi ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja, memastikan pengelolaan APBD lebih transparan, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang tepat dan bermanfaat. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan