Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAWA TENGAH– Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), bersama pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak hadir dalam sidang mediasi pertama gugatan terkait ijazah yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu (30/4). Gugatan tersebut diajukan oleh Muhammad Taufiq terhadap Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM.
Sidang mediasi yang beragendakan pembacaan resume dari pihak penggugat dan tanggapan dari para tergugat tersebut dipimpin oleh Prof. Adi Sulistiyono, yang juga merupakan guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS).
“Mediator tadi menegur kuasa hukum Tergugat 1 (Jokowi) dan Tergugat 4 (UGM), karena prinsipal tidak hadir,” ujar Taufiq setelah mediasi.
Taufiq menyesalkan ketidakhadiran Jokowi dan UGM, karena menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, prinsipal diharuskan hadir dalam sidang mediasi, kecuali ada alasan seperti masalah kesehatan, di bawah pengampuan, tinggal atau berkedudukan di luar negeri, atau sedang menjalankan tugas negara, profesi, atau pekerjaan. “Mantan Presiden Jokowi hari ini berada di Indonesia. Beliau bukan pejabat negara lagi, sehingga alasan tidak hadir karena tugas negara atau berada di luar negeri tidak dapat diterima,” kata Taufiq.
Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyampaikan bahwa pihaknya telah diberikan kuasa oleh Jokowi untuk mewakili dalam mediasi. “Kami sah mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa pada tahap mediasi,” ujar YB Irpan.
Pada hari yang sama, Jokowi diketahui berada di Jakarta untuk melaporkan tudingan mengenai ijazah palsunya. Ia tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan batik dan mengaku telah ditanya 35 pertanyaan oleh petugas. Jokowi juga memberikan izin kepada kepolisian untuk melakukan tes forensik digital guna memverifikasi keaslian ijazahnya yang dikeluarkan oleh UGM.[]
Redaksi12
