Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – AUDITORIUM Nusantara di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan M Yamin, Gunung Kelua, Samarinda, Selasa (24/12/2024), menjadi saksi penyerahan dokumen tebal yang menjanjikan perbaikan tata kelola pemerintahan di Bumi Etam.
Dokumen itu berisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2024 yang secara resmi diserahkan oleh BPK RI kepada pemerintah daerah se-Provinsi Kaltim. Termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang diterima langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Setelah menerima dokumen tersebut, Akmal Malik dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK Kaltim yang telah bekerja keras menyelesaikan LHP tepat waktu. Dia juga menyinggung catatan yang diberikan BPK dalam LHP tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan komitmen yang memastikan tata kelola keuangan negara berjalan dengan transparan. Catatan di dalam LHP ini akan kami tindak lanjuti segera,” ujar Akmal Malik.
Dia mengungkapkan, BPK Kaltim telah memberikan catatan bagi Pemprov Kaltim, di mana Pemprov Kaltim belum sepenuhnya menyinkronkan indikator makro dan mendukung prioritas nasional. Menurut pihaknya, pemerintah pusat dan daerah esensialnya harus selaras, seperti membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menentukan Key Performance Indikator (KPI) untuk daerah sebagai pelaksana.
“Kuncinya orkestrasi pusat dan daerah. Di mana pemerintah pusat menyiapkan IKU yang jelas disertai KPI supaya terukur,” kata Akmal dalam sambutannya.
Dilanjutkan Akmal, baginya evaluasi ini merupakan peta jalan menuju tata kelola yang lebih baik. Rekomendasi BPK kata dia, bukan hanya soal anggaran, namun ada yang lebih penting yakni efektivitas bagaimana setiap rupiah yang keluar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya kewajiban administratif tetapi bentuk sebuah tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tutur Akmal.
Mengakhiri sambutannya, Pj Gubernur Akmal Malik mengajak para pejabat meningkatkan kerja sama demi membangun persatuan dengan pemerintah pusat bersama daerah untuk memperbaiki efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
“Mari tingkatkan kolaborasi bersama-sama dan membangun sinergi antara pusat dan daerah serta merealisasikan anggaran menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Akmal Malik. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
