Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KAPUAS HULU – Upaya memperketat pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah perbatasan kembali ditegaskan Kantor Imigrasi Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Melalui rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang digelar di Hotel Banna Putussibau, Jumat (24/10/2025), seluruh instansi diminta memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi pelanggaran keimigrasian di kawasan strategis tersebut.
Kepala Imigrasi Putussibau, Uray Aliandri, menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan optimal.
“Pastinya Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan semua pihak dan instansi di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan orang asing tidak cukup hanya melalui tindakan administratif, tetapi juga perlu dukungan intelijen, keamanan, dan informasi dari seluruh elemen daerah.
“Kami harapkan semuanya bisa terus berkolaborasi dan bekerjasama, dalam mengawasi keberadaan serta monitoring kegiatan orang asing, agar tidak terjadi pelanggaran dan sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Rudy, perwakilan dari Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat, menilai rapat Timpora menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga wilayah perbatasan dari aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing.
“Dimana timpora ini terdiri dari sejumlah instansi, dalam mengawasi dan kegiatan orang asing di wilayah. Perlu ada kerjasama yang baik dan koordinasi ketika ada orang asing,” ujarnya.
Menurut Rudy, posisi Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat wilayah ini rawan terhadap penyalahgunaan izin tinggal, penyelundupan, hingga perdagangan manusia.
“Marilah kita sama-sama terus meningkatkan dan kerjasama untuk mengawasi keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkapnya.
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, turut menekankan pentingnya peran Timpora dalam menjaga keamanan perbatasan dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan lintas negara.
“Dimana Kabupaten Kapuas Hulu merupakan strategi di Kalbar, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sehingga rawan akan terjadi pelanggaran keimigrasian, dan perdagangan orang, maka perlu kerjasama semua pihak dalam mengawasi keberadaan orang asing tersebut,” ujarnya.
Ia berharap Timpora dapat terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kapuas Hulu.
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan orang asing bukan hanya tugas imigrasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perbatasan. []
Fajar Hidayat
