Sinergi PLN–Kejati Kalbar, Kawal Proyek Listrik Lebih Aman

KUBU RAYA – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pendampingan Hukum pada Senin (14/07/2025). Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Integritas PLN UID Kalbar, Jalan Adisucipto KM 7,3, Kubu Raya, dalam rangkaian agenda nasional yang dilakukan serentak secara hybrid di seluruh Indonesia.

PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ahelya Abustam, dan General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Barat, Johar Wijaya, yang dalam kesempatan ini mewakili General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat. Penandatanganan turut disaksikan oleh jajaran manajemen dan pejabat dari kedua institusi.

Kerja sama ini mencakup bidang hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Kejaksaan berperan sebagai mitra strategis PLN dalam menghadapi persoalan hukum yang mungkin timbul dalam menjalankan tugas pelayanan ketenagalistrikan.

Ahelya Abustam menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkomitmen mendampingi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PLN secara profesional, akuntabel, dan proporsional. “Kami siap mendukung PLN agar tetap optimal dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” tegas Ahelya.

Dalam kesempatan yang sama, Johar Wijaya menyampaikan apresiasi terhadap Kejati Kalbar atas komitmen pendampingan tersebut. Ia menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga negara, khususnya dalam mengawal pembangunan sektor ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

“Dengan adanya dukungan hukum dari Kejati, PLN semakin percaya diri dalam menjalankan mandat pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis di lapangan,” ujar Johar.

Ia berharap kerja sama ini dapat mempercepat pelaksanaan program strategis PLN, dengan dukungan aspek hukum yang kuat dan terpercaya. Penandatanganan perjanjian ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Kalimantan Barat dan Indonesia secara menyeluruh.[]

Admin05