Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam mendukung pembangunan kawasan IKN di Kecamatan Sepaku. Hal itu mengemuka dalam audiensi resmi yang digelar di Sepaku, Jumat (19/09/2025).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, yang hadir bersama Ketua DPRD PPU, Raup Muin, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, serta sejumlah pejabat terkait. Rombongan diterima oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin.
Dalam penyampaiannya, Bupati Mudyat Noor menekankan bahwa keberadaan PPU sebagai wilayah penyangga menjadikan kabupaten ini memiliki peran strategis. Menurutnya, sinergi pembangunan tidak bisa ditawar karena wajah IKN secara otomatis akan tercermin dari kondisi PPU.
“PPU ini berada tepat di sekitar IKN. Ketika orang masuk ke IKN, yang pertama mereka lihat adalah wilayah PPU. Karena itu, penting bagi kami agar pembangunan di PPU selaras dengan IKN, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun tata ruang,” ungkap Mudyat.
Mudyat juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Kondisi ini, kata dia, membuat PPU memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat maupun OIKN. Dukungan tersebut terutama pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pertanahan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ada sejumlah poin yang disampaikan Mudyat dalam audiensi tersebut. Pertama, perlunya harmonisasi kebijakan antara OIKN dan Pemkab PPU agar arah pembangunan berjalan beriringan. Kedua, penegasan kewenangan pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih otoritas di lapangan. Ketiga, kepastian hukum dalam administrasi pertanahan demi melindungi hak masyarakat. Keempat, revisi tata ruang dan perencanaan pembangunan yang melibatkan PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, merespons dengan menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat kerja sama dengan PPU. Menurutnya, koordinasi erat sangat diperlukan agar program pembangunan di IKN dan PPU dapat saling mendukung.
“Beberapa langkah konkret telah dan akan kami lakukan seperti revitalisasi Pasar Sepaku, pembangunan jalan Bongan–Sotek yang menghubungkan Kutai Barat dengan PPU juga akan kami lakukan, serta penyediaan lahan perwakilan bagi kabupaten/kota di wilayah IKN yang merupakan usulan Bupati PPU juga akan menjadi pembahasan kami,” ujar Basuki.
Ia menambahkan bahwa OIKN akan menjadwalkan audiensi lanjutan ke Kabupaten PPU dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi sekaligus menindaklanjuti usulan-usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Terimakasih atas kunjungannya pada hari ini. Semua apa yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten PPU melalui bapak Bupati dan jajarannya akan kami tindak lanjuti dan insyaallah kami akan melakukan kunjungan balasan ke PPU dalam waktu dekat,” tutup Basuki.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi PPU untuk memastikan posisinya sebagai mitra utama IKN tidak terabaikan. Dengan koordinasi yang lebih terarah, diharapkan pembangunan yang berlangsung di PPU dapat sejajar dengan perkembangan IKN. Sinergi ini juga dinilai mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Hadirnya PPU sebagai pintu masuk menuju IKN menuntut kesiapan di berbagai sektor. Oleh karena itu, keterlibatan OIKN dalam mendukung pembangunan di PPU menjadi kunci terciptanya keseimbangan antara pusat pemerintahan baru dengan daerah penyangga yang menopang keberlangsungannya. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
