Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MALAYSIA— Pemerintah Malaysia terus meningkatkan tekanan hukum dalam upaya menyelesaikan kasus korupsi besar 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kali ini dengan meminta pemerintah Amerika Serikat mengekstradisi mantan eksekutif Goldman Sachs, Tim Leissner.
Permintaan resmi tersebut telah dikirimkan ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyusul informasi baru yang mengaitkan Leissner dalam skema penyelewengan dana 1MDB.
Seorang pejabat Malaysia yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Channel News Asia bahwa pihaknya mendesak pemerintah AS segera mempertimbangkan permintaan ekstradisi, atau setidaknya menunda proses hukum lain yang sedang berjalan terhadap Leissner di Negeri Paman Sam. “Kami hanya memiliki jendela kecil ini, menyeret dia (Leissner) kembali ke sini untuk menjawab dakwaan terhadapnya dan juga informasi baru yang kami terima atas keterlibatannya dan bagaimana kami berhadapan dengan Goldman Sachs,” ujar sumber tersebut.
Leissner sebelumnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan AS, namun lolos dari hukuman penjara. Keputusan ini disebut-sebut sebagai hasil rekomendasi dari hakim DOJ, yang kini dipertanyakan oleh otoritas Malaysia. “Surat dari DOJ menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu tertarik dia (Leissner) dipenjara,” lanjut pejabat tersebut.
Tim hukum Malaysia juga menyoroti isi memorandum pra-putusan yang diajukan pada 15 Mei lalu, yang dinilai tidak lazim dalam konteks kejahatan finansial sebesar 1MDB. Kasus 1MDB sendiri terus menjadi perhatian global. Didirikan pada 2009 oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, lembaga investasi ini awalnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis. Namun, sejak 2015, 1MDB berubah menjadi simbol korupsi besar-besaran.
Investigasi internasional mengungkap adanya penyelewengan dana lebih dari US$4,5 miliar (sekitar Rp70 triliun). Sejumlah pejabat tinggi termasuk Najib Razak dijatuhi hukuman penjara, dan beberapa nama lain, seperti Leissner, masih menjalani proses hukum di berbagai negara. Pemerintah Malaysia kini memperlihatkan keseriusan untuk membawa semua pihak yang terlibat kembali ke meja hukum nasional, termasuk dengan kerja sama lintas negara.[] Adm03
