Skandal Beras Oplosan Bikin Resah, DPRD Kalbar Tuntut Penindakan

PONTIANAK – Kasus beras oplosan yang terungkap baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin. Ia menilai terbongkarnya praktik kecurangan tersebut menjadi cerminan lemahnya sistem pengawasan pemerintah dalam menjaga ketertiban distribusi pangan di tanah air.

Heri merespons hasil temuan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri yang mengungkap adanya 212 merek beras yang tidak sesuai standar mutu. Ketidaksesuaian itu mencakup bobot kemasan, komposisi, hingga pelabelan produk. Bahkan, beberapa perusahaan besar di industri pangan nasional, seperti Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, hingga PT Sentosa Utama Lestari yang berada di bawah naungan Japfa Group, turut terseret dalam penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan Bareskrim Polri.

Heri tidak menampik bahwa praktik oplosan ini sudah berlangsung lama dan menyebar luas. “Ini terjadi hampir di semua merek,” tuturnya secara terbuka.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman atas langkah berani dalam mengungkap persoalan ini, yang menurutnya menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Heri menilai persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena merugikan negara dan membahayakan masyarakat, terutama jika beras telah dicampur dengan bahan kimia pemutih.

“Bayangkan, jika sudah dioplos, namun juga diberi obat kimia lagi untuk memutihkan maka akan berbahaya bagi kesehatan,” katanya dengan nada prihatin.

Untuk menjawab persoalan ini, ia mendorong agar Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membentuk tim pengawasan terpadu. Heri menekankan bahwa tugas Bulog tidak cukup hanya sebagai penampung beras, tetapi juga harus terlibat aktif dalam pengawasan produksi hingga tahap pengemasan.

“Tapi Bulog dan Disperindag harus bersatu. Kalau perlu ada tim pengawasan dari produksi sampai dengan pengemasan,” ujarnya memberi masukan.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Pontianak, Heri juga meminta kepala daerah berperan aktif menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak tegas para pelaku pengoplos beras.

“Kita ingin asta cita presiden mewujudkan ketahanan pangan harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi beras impor dari luar yang tak jelas,” pungkas Heri.[]

Admin05