Skandal Beras Oplosan, Menteri Pertanian Ungkap Broken Rice 59%

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyingkap fakta mengejutkan terkait temuan beras oplosan yang beredar di pasaran. Dari hasil uji terhadap 10 sampel beras premium medium, kandungan beras patah atau broken rice ditemukan mencapai angka 59 persen. Padahal, sesuai aturan pemerintah, kadar beras patah pada kategori premium seharusnya tidak lebih dari 15 persen.

“Aku bocorkan, ya. Kami ambil 10 (sampel), itu brokennya 30-59 persen,” kata Amran dalam konferensi pers membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (12/08/2025) lalu.

Ia menilai kondisi ini merugikan konsumen karena beras yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas premium yang dijanjikan. Amran bahkan menyebut temuan tersebut sebagai kasus “ekstrem” karena persentase beras patah begitu tinggi pada produk yang seharusnya memenuhi standar premium.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mengungkap dugaan kecurangan dalam perdagangan beras dengan nilai kerugian masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai ketentuan. Dari jumlah itu, sebagian produsen bahkan sudah mengakui praktik curang, seperti mengoplos beras curah dan menjualnya dengan label premium.

Amran juga menyinggung adanya kejanggalan dalam harga beras beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga gabah di tingkat petani dan penggilingan justru menurun, namun harga di tingkat konsumen terus naik. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu dilakukannya pengujian terhadap 268 merek beras di 10 provinsi penghasil beras terbesar.

Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 78,14 persen tidak sebanding dengan bobot kemasan. Bahkan, temuan dari Kementerian Perdagangan juga menunjukkan sembilan dari sepuluh merek beras tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Meski demikian, Amran memastikan pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup untuk menstabilkan pasar. “Kalau stoknya 1 juta, pasti pemerintah tidak berani melakukan perbaikan. Tapi Alhamdulillah, stok kita cukup, sehingga kami perbaiki,” ujarnya.

Pemerintah kini berkomitmen memperketat pengawasan sekaligus menindak tegas pelaku kecurangan agar distribusi beras di Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan adil bagi konsumen.[]

Admin05