Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali membuka tabir dugaan praktik gelap di jalur masuk barang impor. Dari operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar tiga kilogram.
Informasi yang dihimpun menunjukkan, uang yang disita terdiri atas pecahan rupiah dan mata uang asing. Selain itu, tim penindakan KPK turut mengamankan emas batangan yang diduga berkaitan erat dengan transaksi ilegal dalam proses pemasukan barang ke wilayah Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh barang bukti kini telah diamankan dan menjadi bagian dari proses pendalaman perkara. Menurutnya, nilai uang yang ditemukan mencapai angka miliaran, sementara emas yang disita memiliki bobot kurang lebih tiga kilogram.
Meski demikian, KPK masih menutup rapat detail jenis barang impor yang diduga menjadi objek praktik koruptif tersebut. Budi menyebut, informasi lebih rinci terkait komoditas dan modus yang digunakan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Operasi tangkap tangan ini dilakukan di Jakarta dan menyasar sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hingga Rabu (04/02/2026), beberapa pihak dari internal institusi tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik antirasuah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penindakan di lingkungan Bea dan Cukai. Ia memastikan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari langkah KPK dalam menindak dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan layanan publik strategis.
Sementara itu, dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pihak humas mengonfirmasi bahwa tim KPK memang tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat. Pemeriksaan itu, kata mereka, masih berlangsung hingga hari ini.
Penindakan di Bea dan Cukai ini menambah daftar operasi senyap KPK dalam satu hari. Sebelumnya, lembaga antirasuah juga melakukan OTT terhadap pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Rangkaian OTT tersebut kembali menegaskan sorotan serius KPK terhadap sektor perpajakan dan kepabeanan yang dinilai rawan disusupi praktik korupsi bernilai besar. []
Redaksi4
