Skandal Politik Korsel: Kim Keon Hee Hadapi Dakwaan Suap dan Penipuan Saham

SEOUL – Kim Keon Hee, istri mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, resmi didakwa atas dugaan suap dan sejumlah tuduhan lain oleh tim jaksa khusus pada Jumat (29/8). Dengan dakwaan ini, Kim menjadi mantan Ibu Negara pertama dalam sejarah Korsel yang terseret kasus kriminal.

Jaksa menyatakan Kim menghadapi dakwaan yang meliputi penipuan saham, suap yang melibatkan pengusaha, tokoh agama, hingga seorang perantara politik. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara dalam jangka waktu lama.

Saat ini, Kim dan Yoon sama-sama ditahan. Yoon sebelumnya sudah menjalani proses persidangan atas tuduhan pengkhianatan negara. Ia dilengserkan dari jabatan presiden pada April lalu setelah berusaha menetapkan darurat militer sepihak pada Desember.

Selain Kim dan Yoon, tim jaksa khusus juga menjerat mantan Perdana Menteri Han Duck-soo. Han yang sempat menjabat di bawah pemerintahan Yoon, didakwa atas tuduhan membantu pengkhianatan dan memberikan kesaksian palsu terkait krisis darurat militer.

Sementara itu, tim pengacara Kim membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada kliennya. Mereka menegaskan laporan media mengenai hadiah maupun gratifikasi yang disebut pernah diterima Kim hanyalah spekulasi tanpa dasar. “Seluruh pemberitaan itu tidak memiliki bukti kuat,” tegas pihak pengacara sebagaimana dikutip dari Reuters.

Kasus hukum yang membelit pasangan Yoon dan Kim kini ditangani oleh jaksa khusus yang dibentuk setelah pergantian pemerintahan. Presiden Lee Jae Myung, yang naik menggantikan Yoon, membentuk tim khusus guna mengusut tuntas krisis politik yang terjadi di era kepemimpinan pendahulunya.

Skandal ini kian memperburuk citra publik terhadap keluarga Yoon. Sebelumnya, publik Korsel sudah diguncang oleh keputusan kontroversial Yoon yang mencoba memperpanjang kekuasaan dengan memberlakukan darurat militer. Kini, dengan masuknya nama Kim Keon Hee dalam daftar terdakwa, kepercayaan masyarakat terhadap elite politik semakin tergerus.

Sejumlah analis menilai dakwaan ini akan menjadi preseden penting dalam politik Korea Selatan. Pasalnya, kasus hukum yang menjerat seorang mantan Ibu Negara belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang berani, sekaligus mengirimkan pesan bahwa hukum harus berlaku setara tanpa memandang status sosial maupun politik. []

Redaksi10