Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BENGKAYANG – Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dalam rangka mengintegrasikan perencanaan berbasis data melalui sistem nasional e-Rakortek.
Langkah tersebut ditekankan dalam rapat Pendampingan Perencanaan Pemerintah Daerah terkait SPM pendidikan, yang digelar di Bengkayang pada Senin (23/06/2025). Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan menyusun langkah konkret dalam memenuhi hak-hak dasar pendidikan secara bertahap dan terukur.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkayang, Norida, menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi antarperangkat daerah demi mempercepat pencapaian indikator SPM pendidikan. “Sinergi dan konsistensi adalah kunci untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar pendidikan warganya,” ujarnya dalam pertemuan tersebut. Menurut Norida, proses pendampingan ini tidak hanya membantu memperkuat pemahaman teknis, tetapi juga memperkokoh komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Bengkayang.
Dari sisi capaian, data yang diperoleh dari Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan bahwa indeks SPM Kabupaten Bengkayang berada di angka 65,1, yang dikategorikan sebagai Tuntas Muda. Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan Disdikbud Bengkayang, Victor Terang, mengapresiasi kemajuan tersebut sebagai hasil dari perbaikan layanan pendidikan dasar. “Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan layanan pendidikan dasar minimal,” kata Victor.
Meski demikian, ia mengakui bahwa angka tersebut masih belum cukup untuk membawa Bengkayang ke posisi ideal, yaitu kategori Tuntas Penuh. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih agresif dan tepat sasaran untuk mempercepat pencapaian tersebut.
Victor juga mengungkapkan bahwa secara administratif jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Bengkayang telah mencukupi. Namun, belum semua lembaga tercatat secara valid dalam sistem pendataan nasional seperti Dapodik, yang menjadi referensi utama pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan.
Ketimpangan fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di jenjang TK Negeri, SD, dan satuan pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kekurangan sarana seperti meja dan kursi belajar masih sering ditemui, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. “Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penyediaan meja dan kursi belajar siswa yang layak, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman,” ujarnya.
Selain persoalan sarana, isu mutu lembaga pendidikan juga menjadi sorotan. Sebagian besar sekolah dasar dan menengah pertama di Bengkayang masih berakreditasi C, hanya sedikit yang sudah mencapai akreditasi A. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem penjaminan mutu internal di sekolah.
Situasi serupa juga terjadi di layanan PAUD. Dari 122 desa dan kelurahan di Bengkayang, sebanyak 32 desa belum memiliki satuan PAUD. Hal ini menjadi penghambat bagi upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang menempatkan pendidikan usia dini sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia unggul.
Victor menekankan pentingnya penguatan alokasi anggaran pendidikan, terutama untuk memenuhi indikator SPM. Meskipun secara kebijakan daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat, realisasinya kerap terganjal keterbatasan anggaran serta persaingan program prioritas lainnya dalam struktur APBD.
Untuk itu, ia mengusulkan beberapa langkah, seperti peningkatan proporsi belanja pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, serta percepatan pendirian satuan PAUD di desa-desa yang masih kosong. Ia juga mendorong penguatan sistem pelaporan capaian indikator SPM dan penjadwalan pendampingan rutin bersama BPMP. Di samping itu, pemutakhiran data Dapodik secara akurat dan jujur oleh setiap satuan pendidikan menjadi hal krusial karena menjadi acuan tunggal dalam pengusulan program dan penganggaran pendidikan nasional. []
Admin03
