Sri Puji: Politik Butuh Sentuhan Perempuan

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali mengangkat isu krusial tentang kesenjangan peran perempuan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik. Meski keterlibatan perempuan dalam politik lokal telah mengalami peningkatan secara kuantitas, ia menilai kualitas partisipasi dan pengaruh dalam proses legislatif masih belum optimal.

Menurut Sri Puji, keterwakilan perempuan dalam parlemen bukan hanya sekadar formalitas atau angka statistik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif dan pengaruh nyata dalam perumusan kebijakan. “Kita tidak bisa hanya puas dengan keberadaan perempuan di kursi dewan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana suara mereka benar-benar terdengar dan diperhitungkan dalam keputusan strategis,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (21/05/2025).

Ia mengakui bahwa meskipun dirinya telah menjabat lebih dari satu dekade di lembaga legislatif, perjuangan untuk memperkuat peran perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan politik dan kepemimpinan sejak dini.

“Jika kita ingin mencetak lebih banyak pemimpin perempuan yang tangguh, maka investasi utama adalah di bidang pendidikan. Perempuan harus dibekali dengan wawasan politik, keterampilan kepemimpinan, dan kepercayaan diri agar siap bersaing dan berperan aktif,” tegasnya.

Sri Puji juga menyinggung pentingnya regulasi yang menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional di parlemen, seperti penerapan kuota minimal 30 persen. Namun, menurutnya, regulasi semacam itu harus disertai dengan sistem dukungan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan politik, penguatan jaringan perempuan, serta lingkungan kerja legislatif yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Ia menilai, kesetaraan gender dalam politik akan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh. “Perempuan membawa perspektif berbeda dalam memandang masalah sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Jika suara perempuan diperkuat, maka kebijakan yang lahir akan lebih komprehensif,” tambahnya.

Ke depan, Sri Puji berharap pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil bisa berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih ramah terhadap perempuan. Hal ini menurutnya menjadi langkah strategis menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: M. Reza Danuarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X