Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BONTANG – Puluhan surat kaleng beredar di Kota Taman, Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Surat kaleng berbau politik ini menggegerkan banyak warga Bontang, lantaran dikirim ke seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) di kota tersebut.
Para Ketua RT di kota tersebut tentu saja merasa resah dan terganggu dengan beredarnya surat dari kelompok yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Anti-Pembohongan Rakyat, karena isinya menyudutkan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.
Ketua RT 12 Kelurahan Tanjung Laut, Husnawiah, saat dihubungi wartawan di Bontang, Senin (6/7), mengatakan kiriman surat kaleng dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengganggu stabilitas dan ketentraman masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2015.
“Surat kaleng ini salah satu upaya dari oknum tertentu untuk merusak dan mengotori keamanan di Bontang jelang Pilkada. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, karena kasihan Pak Wali Kota difitnah,” katanya.
Selama ini, lanjut Husnawiah, kondisi Bontang sangat tentram dan harmonis, sehingga sangat disayangkan kalau ada pihak yang sengaja ingin memperkeruh suasana kondusif tersebut. Apalagi, isi surat kaleng itu tidak didasari data dan fakta yang jelas.
“Kami para ketua RT berharap keamanan dan keharmonisan warga tetap terjaga serta masyarakat jangan mudah terprovokasi hasutan tersebut,” ujarnya.
Ketua RT 4 Kelurahan Tanjung Laut, Hasniah, yang ditemui terpisah mengaku menerima surat kaleng berisi lima lembar tersebut dari orang tidak dikenal beberapa hari lalu.
“Menjelang pemilihan kepala daerah seperti ini, ada saja pihak atau oknum yang ingin mengganggu ketentraman dan keamanan Kota Bontang. Tapi, kami yakin masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal semacam itu,” ujarnya.
Wali Kota Bontang Adi Darma saat Safari Ramadhan di Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Berbas Tengah, juga telah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Kota Bontang menjelang pilkada serentak.
“Saya minta seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin harmonis selama ini,” katanya.
Adi Darma tidak bereaksi dengan beredarnya surat kaleng yang menyudutkan dirinya itu, karena yakin masyarakat Kota Bontang sudah cerdas dalam menyikapi hal-hal semacam itu.
“Masyarakat Bontang sudah bisa menilai sendiri keberhasilan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemkot,” ujarnya.
Secara terpisah, Tim pemenangan pasangan Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Bontang Adi Dharma dan Isro Umarghani Pilkada Bontang Desember 2015 mendatang, mengaku gerah dengan beredarnya surat kaleng tersebut. Surat kaleng ini berisi kritikan tanpa dasar.
Juru bicara (Jubir) tim pemenangan Adi-Isro Ma’ruf Efendi mengatakan pihaknya masih mencari siapa dalang dari propoganda yang menyasar pasangan dukungannya. Ma’ruf menuturkan timnya mendapat aduan dari masyarakat belum lama ini, terkait surat kaleng yang disebarkan oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga Ia segera mengklarifikasi kebenaran isu tersebut.
“Tim kami mendapat aduan dari beberapa warga atas surat kaleng tersebut, makanya segera mengundang rekan media untuk mengklarifikasi dan mengecam perbuatan tersebut,” tegasnya saat mengadakan jumpa pers.
Kata dia, tim Adi-Isro mengecam aksi provakatif untuk menjatuhkan kredibilitas pasangan Adi-Isro. Menurutnya, timnya tidak lama lagi meneruskan kasus ini ke pihak berwenang agar segera diproses. “Iya, kami akan memproses setelah mengetahui dalang dibalik surat kaleng ini,” ujarnya.
Dijelaskannya, dalam surat kaleng tersebut beberapa opini buruk coba dibentuk, salah satunya mengenai Sisa lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ). Secara gamblang isi surat tersebut menyebutkan SiLPA sebesar Rp 300 Milliar akibat tata kelola pemerintahan yang tidak baik, sehingga setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang mengalami Silpa.
Namun menurut Ma’ruf, SiLPA terjadi karena beberapa faktor, diantanya efisiensi anggaran, realisasi APBD dan proyek yang berjalan tidak berjalan baik karena berbagai macam faktor. “Yah, banyak faktor menyebabkan SiLPA Bontang, Pemkot benar memastikan program pemerintah berjalan, melalui beberapa mekanisme,”ujarnya.
Selain itu, di surat tersebut juga menyinggung soal buku komitmen yang dinilai belum berhasil, padahal selama 5 tahun ini Pemkot Bontang telah merealisasikan sebesar 90 persen. Dalam menjalankan roda pemerintahan Pemkot Bontang melakuan kajian mendalam untuk menjalankan program, sehingga program yang diputuskan melalui perencanaan yang baik dan benar. [] ANT/KKB
