Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kaltara. Melalui rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas PUPR Perkim, legislator mendorong pembukaan lahan pertanian baru sebagai langkah awal menuju swasembada pangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Robenson Tadem, menyebutkan bahwa fokus utama pembahasan adalah realisasi anggaran tahun 2025 serta upaya membuka area persawahan baru. “Kami membahas realisasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan rencana pembukaan lahan persawahan di wilayah Kaltara bersama DPKP dan Dinas PUPR sebagai mitra,” jelasnya.
Data dari DPKP menunjukkan bahwa baru sekitar 45 persen target optimalisasi lahan sawah yang tercapai. Merujuk pada Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sektor pertanian harus segera diakselerasi. “Maka untuk memperlancar berjalannya program tersebut dibentuk Brigade Pangan atau petani milenial yang bekerjasama dengan Bulog untuk mengatur harga,” ujarnya.
Dukungan infrastruktur menjadi kunci. Dinas PUPR Perkim melaporkan bahwa dari seluruh potensi lahan, baru sekitar 6.300 hektare yang telah dilengkapi saluran dan pintu air. Pembangunan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara. “Banyak area potensial yang belum mempunyai cetak sawah, dalam hal ini Dinas PUPR Perkim mengajak Dinas Pertanian untuk saling mendukung,” tambah Robenson.
Merespons pemaparan mitra kerja, Komisi II menegaskan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) demi efektivitas program pangan. Legislator juga menekankan perlunya percontohan proyek yang terfokus agar hasilnya bisa dijadikan acuan dalam pengembangan lebih luas. “Kami minta untuk fokus di satu titik terlebih dahulu agar dapat dijadikan sebagai percontohan,” pungkasnya. [] Admin03
