Tag Archives: DBH

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memaparkan secara resmi gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-44 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang digelar di ruang rapat utama gedung dewan, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (29/11/2025). Penyampaian nota keuangan dilakukan …

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama dunia usaha untuk mempercepat realisasi 17 program strategis Kukar Idaman Terbaik. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam acara silaturahmi pemerintah daerah dengan badan usaha yang digelar di Ballroom Fugo Hotel Samarinda, Jumat (28/11/2025). …

SAMARINDA — Aksi demonstrasi yang digelar puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) pada Senin 10 November 2025 di depan Kantor Gubernur Kaltim kembali menguatkan sorotan publik terhadap kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Massa menilai skema pembagian saat ini belum mencerminkan keadilan …

SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai menuai perhatian serius di tingkat daerah. Di Kota Samarinda, kebijakan tersebut dinilai berpotensi besar memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menekankan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yeni Eviliana, mengatakan …

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengingatkan potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, terutama dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. …

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-34 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025), hanya berfokus pada penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Ketua DPRD …

SAMARINDA – Isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menuai sorotan tajam dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas. Wacana tersebut mencuat di tengah kondisi fiskal nasional yang dikabarkan sedang menghadapi tekanan serius. Pandangan itu …

SAMARINDA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 belum menemui kata akhir. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membutuhkan waktu tambahan untuk menelaah sejumlah poin yang dianggap penting dan harus …

SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …