Tag Archives: Efisiensi Anggaran

BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa …

KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berkomitmen menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-X Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang …

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 tidak akan mengorbankan pelayanan dasar bagi warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen tersebut seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025). …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghentikan jalannya pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis seperti pembangunan jalan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan bahwa meski anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mengalami pemotongan atau penundaan, proyek-proyek penting tetap harus berjalan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat Paripurna ke-32 pada Selasa (19/08/2025) di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Agenda utama rapat ini adalah pengesahan revisi kegiatan bulan Agustus pada masa sidang II Tahun 2025. Dalam proses pengesahan, …

SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah berdampak signifikan pada penyelenggaraan berbagai turnamen olahraga. Langkah penyesuaian anggaran ini mengharuskan panitia penyelenggara untuk memangkas beberapa cabang olahraga dan biaya operasional, termasuk mengurangi jumlah pertandingan dan membatasi jumlah cabang olahraga yang dapat melaksanakan turnamen pada tahun …

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebelumnya telah menganggarkan Rp 462,882 miliar untuk perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Namun, dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Kukar memangkas anggaran perjalanan dinas hingga …